Kasus Covid Naik, Layanan RS di Indonesia Terancam Kolaps

JAKARTA - Penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia dalam dua pekan terakhir telah menembus angka 3.000 per hari. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 3.444 kasus baru ditemukan pada Minggu (6/9).

Angka ini meningkat dari sehari sebelumnya, dimana ditemukan 3.128 kasus baru corona, Sabtu (5/9). Dan dua hari sebelumnya, 3.269 kasus baru pada Jumat (4/9).

Penambahan kasus itu dibarengi dengan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit yang meningkat.

Baca Juga:

• Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka
• Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengakui kapasitas tempat tidur di RS mengalami peningkatan dari semula di bawah 40 persen, sekarang lebih dari 40 persen.

Salah satu daerah yang tingkat keterisian tempat tidur isolasinya meningkat cukup pesat adalah DKI Jakarta. Padahal, kata Doni, tingkat keterisian tempat tidur isolasi RS rujukan di Jakarta sempat menurun pada periode Mei-Juni.

Baca Juga:

• Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah
• Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina mengingatkan pemerintah bahwa kasus corona bisa tidak terkendali jika tak ada perubahan pada upaya mitigasi wabah.

Ia menjelaskan kondisi ini disebut surge capacity, dimana jumlah kasus melampaui batas kapasitas kemampuan layanan kesehatan yang dimiliki pemerintah.

Untuk mencegah surge capacity, kasus yang perlu dirawat tidak boleh lebih dari 20 persen batas kapasitas layanan kesehatan.

"Kalau pengendalian kita tetap seperti ini, sangat besar kemungkinan kita bisa surge capacity. Karena apa? Enam bulan ini kita seperti tidak melakukan apa-apa," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (7/9).

Menurut Masdalina, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sejauh ini belum bekerja maksimal.

Salah satu indikasinya, kata dia, tak sedikit kepala dinas kesehatan di daerah yang hanya bertugas sebagai juru bicara perkembangan kasus Covid-19. Padahal, menurutnya, kepala dinkes akan lebih berguna jika dikerahkan sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas.

Namun, terlepas dari kerja Satgas yang dianggap belum maksimal, Masdalina mengingatkan layanan kesehatan agar berani memutuskan kondisi kasus yang bisa diisolasi mandiri dengan yang memerlukan perawatan.

Menurutnya, kasus yang perlu dirawat hanya yang memiliki gejala sedang, berat dan kritis. Pengambilan keputusan tersebut bisa berguna untuk mencegah surge capacity.

"Yang [gejala] ringan ini tidak butuh bantuan obat, tapi dengan upaya peningkatan daya tahan tubuh. Kalau sedang, butuh bantuan obat. Kalau berat butuh bantuan alat seperti oksigen, ventilator. Kalau kritis yang membutuhkan ICU," jelasnya.

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Donny Achmad menilai peningkatan sumber daya manusia dan logistik pada layanan kesehatan tidak bisa seutuhnya diandalkan dalam penanganan corona. Ia berpendapat pemerintah harus mengutamakan upaya penekanan penyebaran virus.

Ia mengatakan kondisi wabah dapat dilihat dari positivity rate atau tingkat penyebaran virus. Meskipun kasus terus bertambah jika positivity rate menurun, artinya penyebaran kasus berhasil ditekan.

Namun hal tersebut ia duga tak terjadi di Indonesia. Saat ini positivity rate di Indonesia masih tinggi, dibarengi dengan penambahan kasus harian. Artinya, penyebaran corona masih berlangsung dengan masif dan cepat.

Ia menduga penyebaran yang semakin massif ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak lagi mau mengetatkan pembatasan sosial dan ekonomi seperti pada masa awal pandemi.

"Padahal yang namanya new normal seharusnya situasi bagaimana kita melonggarkan tapi mengencangkan mobilitas penduduk," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Surge capacity sendiri, katanya, dapat dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi. Yakni jumlah kapasitas layanan kesehatan dan kondisi pasien dari keseluruhan kasus aktif.

Ia mengatakan layanan kesehatan bisa saja dinilai kewalahan meskipun jumlah kasus sedikit. Kondisi itu bisa terjadi jika layanan kesehatan tidak didukung kemampuan logistik memadai. Untuk itu, pemerintah harus memiliki rencana mitigasi yang efektif, terutama ketika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba.

"Saat ini tersedia sekian banyak bed [di rumah sakit], kalau tiba-tiba ada lonjakan kasus plan pemerintah seperti apa. Itu akan mempengaruhi overwhelm atau tidak layanan kesehatan," katanya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengenai hal ini, namun belum mendapat jawaban.

(CNNIndonesia.com)

 

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

Mulai Hari Ini Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan ke Pintu Bypass