Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Se-Indonesia Demo 8 Oktober

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi pada Kamis (8/10). Mereka akan menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah yang baru saja disahkan DPR.

"Rencananya tanggal 8 untuk aksi nasional," ungkap Koordinator Media Aliansi BEM SI Rizky Ramadhany kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).

Rizky mengaku belum menentukan lokasi demonstrasi nanti. Ia hanya mengatakan bahwa aksi unjuk rasa bakal melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka
• Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

"Untuk aksi nasional itu umumnya banyak datang berpartisipasi, apalagi dengan urgensi yang ada saat ini. Untuk BEM SI sendiri setiap aksi mengajak seluruh mahasiswa PTN dan PTS yang masuk ke dalam BEM," jelasnya.

Ia mengatakan mahasiswa bakal menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Slogan mosi tidak percaya juga akan disuarakan kepada pemerintah dan DPR.

Baca Juga:

• Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah
• Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

"Secara keseluruhan [menuntut penolakan UU Cipta Kerja], dengan mosi tidak percaya dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya Aliansi BEM SI menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemerintah pada Minggu (4/10). Mereka menilai Pemerintah dan DPR berpotensi hak hidup rakyat dan lingkungan karena mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Mahasiswa juga menilai pemerintah telah serta gagal menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19) yang sudah sekian bulan mewabah di tanah air.

Penolakan tidak hanya datang dari kelompok mahasiswa, tetapi juga dari kalangan buruh. Sejumlah serikat buruh sudah sejak jauh hari menolak dan akan menggelar mogok nasional.

Menurut fraksi Demokrat yang menolak RUU tersebut, rapat paripurna pada Senin kemarin digelar mendadak.

(CNNIndonesia.com)

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

Mulai Hari Ini Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan ke Pintu Bypass