Jika tidak direspons, Aliansi BEM SI, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI), serta Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Sema PTKIN) mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pada Senin (4/5/2026).
"Pada hari ini kita mengultimatum pemerintah. Ketika tidak turun (menemui massa) hari ini, kita akan turun lagi di hari Senin dengan eskalasi yang lebih besar. Itu dari kami, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek," kata Koordinator Pusat BEM PTMAI, Yogi Alaydrus kepada wartawan di lokasi, Sabtu.
Baca Juga:
Soroti anggaran MBG dan nasib guru Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak seimbang dibandingkan kesejahteraan guru.
Mereka menilai pemerintah lebih memprioritaskan program pendukung daripada memperkuat sektor pendidikan.
Baca Juga:
"Banyak guru-guru kami yang hanya digaji Rp 1 juta, Rp 2 juta satu bulan. Gaji yang jauh lebih rendah dibanding pekerja SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bahkan makanannya justru meracuni anak-anak sekolah," seru Yogi.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan nasib guru honorer yang masih terjadi di lapangan meski secara regulasi telah dihapus.
"Guru honorer kan sudah dihapuskan menurut UU ASN, tetapi yang terjadi di lapangan, di desa-desa, guru honorer itu masih ada. Ini yang menjadi satu ketidakpastian yang kita mau disusun kembali oleh pemerintah, khususnya Kemendikdasmen," tutur Yogi.
Tuntut wajib belajar 16 Tahun
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi tuntutan utama. Mahasiswa mendorong agar wajib belajar diperluas hingga 16 tahun, termasuk jenjang perguruan tinggi.
"Kita ingin mengubah UU Sisdiknas menjadi 16 tahun wajib belajar, sehingga anak-anak yang akan berkuliah, anak-anak kurang mampu, bisa mendapatkan kuliah secara gratis juga," kata Muzammil. Ia juga mengkritik beban administratif yang dinilai membebani guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran.
"Gimana mau pendidikannya berkualitas kalau para gurunya masih mencari nafkah di sela-sela mengajar? Mereka juga lebih sibuk mengurusi urusan administratif yang diperintahkan kementerian," ucapnya.
10 tuntutan mahasiswa
Berikut 10 tuntutan utama Aliansi BEM SI:
1. Reformasi tata kelola anggaran dan penghentian komersialisasi pendidikan.
2. Evaluasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang kekerasan seksual di kampus. 3. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
4. Pemerataan akses pendidikan 4. berkualitas hingga daerah 3T.
5. Peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer.
6. Rehabilitasi sekolah rusak di seluruh Indonesia.
7. Kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data.
8. Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.
9. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
10. Revisi UU Sisdiknas dengan partisipasi masyarakat sipil.(SUMBER)
Polsek Kandis Intensifkan Pendampingan Petani, Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Jambai Makmur
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mengecam ker
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Pusat untuk melantik ratusan p
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi keman
Sosial
Polsek Bangko Pusako Sita Sabu 43,3 Gram dan Ratusan Amunisi Kaliber Berbeda
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar
Pendidikan
kabarmelayu.com,INHIL Polemik penguasaan lahan yang masuk dalam kawasan sitaan Satgas PKH di wilayah Ilog eks PT Agroraya Gematran di De
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komitmen Polda Riau dalam menumpas mafia lingkungan, tak mainmain. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskr
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan penertiban terhadap pengatu
Pemerintahan