Kamis, 30 April 2026 WIB

Sultan Serukan Kemungkinan Lockdown Total bagi DIY

Harijal - Jumat, 18 Juni 2021 20:09 WIB
Sultan Serukan Kemungkinan Lockdown Total bagi DIY
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan kemungkinan diberlakukannya karantina wilayah atau lockdown.

Pernyataannya ini menimbang lonjakan kasus COVID-19 belakangan serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dianggap tak lagi mampu diandalkan.

"Kalau (PPKM) gagal kurang apa lagi, kita belum tentu bisa cari jalan keluar. Satu-satunya cara ya, lockdown totally," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, dilansir idntimes.com Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:

1. PPKM mikro tak efektif

Baca Juga:

Ilustrasi PPKM. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

PPKM berbasis mikro, kata Sultan, sedianya dirancang agar kegiatan masyarakat atau tingkat interaksi dari tingkat terkecil, yakni RT dan RW semakin terbatas.

Meski, pada kenyataannya kasus yang ditimbulkan akibat interaksi tetangga dan anggota keluarga itu terus bermunculan di DIY. Berkontribusi terhadap penambahan kasus harian yang mencapai rekor tertingginya pada 16 dan 17 Juni 2021 pula semestinya.

"Kita kan sudah PPKM mikro, ini kan sudah bicara nangani di RT/RW, pedukuhan, kalau itu gagal mobilitasnya seperti ini kalau weekend ya terus mau apa lagi, ya lockdown," tutur Sultan.

2. Keterisian tempat tidur jadi pertimbangan

Ilustrasi ruang isolasi. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Karantina wilayah bagi Sultan bisa saja diberlakukan ketika nanti tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 sudah mencapai batasnya.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DIY, BOR untuk tempat tidur critical maupun non critical rata-rata terisi 73,90 persen per 17 Juni kemarin.

"Lha kalau terus BOR tidak mampu lagi mau apa?" tutup Sultan.

3. Kasus turun-naik

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Kendati, kata Sultan, peningkatan kasus secara drastis tak cuma ada di Indonesia atau DIY saja. Malaysia dan Singapura, lanjutnya, bahkan juga sudah menerapkan lockdown untuk pengendaliannya.

Sultan menduga penambahan kasus secara global mempunyai grafik tersendiri yang bersifat fluktuatif. Yakni, naik-turun tanpa ada puncaknya.

"Tapi lepas dari kondisi itu ya kita memang harus punya kemampuan mendisiplinkan diri. Kalau enggak, ya selamanya begini terus," imbuh Sultan.

Penerapan prokes kini dilengkapi dengan PPKM yang aturannya dimodifikasi lebih ketat dari sisi perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat yang selama ini ditengarai jadi sumber penularan.

"Menyelenggarakan aktivitas masyarakat (izin dan pengawasan) tidak cukup keputusan kelurahan. Harus kapanewon (kecamatan) juga ikut. Dengan harapan makin ketat. Tapi kalau tembus lagi kurang apa lagi. Kita kan jadi sulit selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," pungkasnya.

selengkapnya klik idntimes.com >>>>>>>>>

SHARE:
beritaTerkait
Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan
Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting
Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru
Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal
komentar
beritaTerbaru