Sekjen PBB Murka Ratusan Stafnya Dibunuh Israel di Gaza

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kurangnya akuntabilitas atas pembunuhan ratusanstaf PBB dan pekerja bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza "benar-benar tidak dapat diterima."

Hampir 300 pekerja bantuan kemanusiaan, lebih dari dua pertiga dari mereka staf PBB, telah tewas selama konflik tersebut. Guterres mengatakan harus ada penyelidikan yang efektif dan akuntabilitas atas kematian mereka.

"Apa yang terjadi di Gaza sama sekali tidak dapat diterima," katanya dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Reuters, Kamis (12/9/2024).

Baca Juga:

• Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis
• Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

"Kami memiliki pengadilan, tetapi kami melihat bahwa keputusan pengadilan tidak dihormati, dan ini adalah semacam limbo akuntabilitas yang sama sekali tidak dapat diterima dan itu juga membutuhkan refleksi serius yang serius," kata Guterres.

Menjelang pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB akhir bulan ini, Guterres menyimpulkan tahun lalu sebagai "sangat sulit, sangat sulit."

Baca Juga:

• Warga Pekanbaru Bisa Bayar PBB dan PKB Langsung di Rumah
• BKSAP DPR RI Kecam Penangkapan WNI oleh Militer Israel dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

Ini telah didominasi oleh perang di Gaza, ketika militan Hamas Palestina menewaskan 1.200 orang dan mengambil sekitar 250 sandera, menurut perhitungan Israel.

Ini kemudian mendapatkan pembalasan Israel terhadap Hamas di Gaza, di mana pejabat kesehatan setempat mengatakan sekitar 41.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai. Guterres mengatakan ada "pelanggaran yang sangat dramatis terhadap hukum humaniter internasional dan tidak adanya perlindungan yang efektif terhadap warga sipil."

Meski begitu, militer Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah untuk mengurangi risiko bahaya bagi warga sipil dan bahwa setidaknya sepertiga dari korban jiwa Palestina di Gaza adalah militan. Mereka menuduh Hamas menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia, yang kemudian klaim ini dibantah Hamas.

Pengadilan tinggi PBB - Pengadilan Internasional - mengatakan pada Juli bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan harus ditarik. Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang kemungkinan akan memberikan suara minggu depan pada rancangan resolusi yang akan memberi Israel batas waktu enam bulan untuk melakukannya.

Guterres mengatakan dia belum berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah lama menuduh PBB sebagai anti-Israel, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

"Saya belum berbicara dengannya karena dia tidak mengangkat panggilan telepon saya, tetapi saya tidak punya alasan untuk tidak berbicara dengannya," kata Guterres. "Jadi jika dia datang ke New York dan dia meminta untuk melihat saya, saya akan sangat senang melihatnya."

Ketika ditanya apakah Netanyahu berencana untuk bertemu dengan Guterres di sela-sela Majelis Umum PBB, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa jadwal Netanyahu belum selesai.

Selain konflik Hamas-Israel, Guterres menggambarkan keadaan dunia saat ini sedang kacau. Dia mengatakan konflik di Gaza dan perang Rusia di Ukraina terjebak tanpa solusi damai yang terlihat.

Guterres juga mengatakan bahwa mendirikan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak akan menjadi "solusi terbaik" bagi Haiti, di mana geng-geng bersenjata telah mengambil alih sebagian besar ibukota dan meluas ke daerah-daerah sekitarnya, memicu krisis kemanusiaan dengan pemindahan massal, kekerasan seksual dan kelaparan yang meluas.(sumber)

Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

Warga Pekanbaru Bisa Bayar PBB dan PKB Langsung di Rumah

BKSAP DPR RI Kecam Penangkapan WNI oleh Militer Israel dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

Israel Cegat Misi Kemanusiaan ke Gaza, PWI Kecam Penahanan Jurnalis Indonesia

Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah