Pembangkangan Tentara Israel Meluas, Ratusan Angkatan Laut Tolak Perang

kabarmelayu.comJAKARTA - Lebih dari 150 mantan perwira angkatan laut dan puluhan dokter cadangan menandatangani surat yang diterbitkan pada hari Kamis menuntut diakhirinya perang di Gaza. Ini melanjutkan gelombang pembangkangan di militer Israel.

Surat-surat tersebut muncul setelah pernyataan publik serupa yang dikeluarkan oleh hampir 1.000 veteran Angkatan Udara Israel (IAF) , termasuk 60 tentara cadangan aktif, yang telah dikecam oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Sekitar 60 orang yang menandatangani perjanjian ini adalah tentara cadangan aktif IAF dan diperkirakan akan diberhentikan. Tak satupun surat yang meminta pasukan cadangan untuk menolak bertugas.

Merujuk Times of Israel, surat dalam bahasa Ibrani yang ditulis oleh pensiunan perwira angkatan laut ditujukan kepada perdana menteri, menteri pertahanan, anggota pemerintah, Knesset, rantai komando IDF, dan masyarakat Israel. Mereka menuduh pemerintah memprioritaskan "kepentingan politik dan pribadi, dan bukan kepentingan keamanan."

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina
• 3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru

"59 sandera masih berada di terowongan Hamas, dan negara ini semakin menjauh dari kewajibannya untuk membebaskan mereka," tulis para perwira tersebut.

Mereka mengkritik tindakan pemerintah, dan mengklaim bahwa tindakan tersebut "merusak fondasi kenegarawanan, mengikis kepercayaan publik, dan menimbulkan kekhawatiran serius bahwa keputusan keamanan ditentukan oleh pertimbangan yang tidak sah." "Dimulainya kembali pertempuran akan menjauhkan pembebasan para sandera, membahayakan tentara, dan merugikan warga sipil yang tidak bersalah," tulis mereka.

Baca Juga:

• Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis
• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Selain itu, puluhan dokter cadangan menandatangani surat terpisah yang menuntut penghentian segera pertempuran di Gaza demi memulangkan para sandera. Surat yang dilansir situs berita Ynet itu ditujukan kepada Menteri Pertahanan Katz, Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir dan Kepala Petugas Medis Brigjen. Jenderal Zivan Aviad-Beer.

"Kami, dokter cadangan dari berbagai unit di IDF, menuntut pemulangan para sandera tanpa penundaan dan penghentian pertempuran di Jalur Gaza," bunyi pernyataan tersebut. Para dokter menulis bahwa pada tanggal 7 Oktober, mereka dengan bangga berdiri untuk membela negara, namun "saat ini, setelah 550 hari pertempuran yang telah memakan banyak korban di Negara Israel, kami merasa, dengan sedihnya, bahwa kelanjutan pertempuran di Gaza terutama ditujukan untuk kepentingan politik dan pribadi, tanpa tujuan keamanan."

Melanjutkan pertempuran, pada titik ini, "hanya membahayakan nyawa tentara IDF dan nyawa warga negara yang kami sandera – sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa 40 sandera telah dibunuh atau dibunuh selama agresi darat," pendapat mereka.

"Berlanjutnya pertempuran dan ditinggalkannya para sandera, seperti ditinggalkannya [tentara] yang terluka di medan perang, mengikis nilai-nilai kesucian hidup dan komitmen terhadap keamanan negara dan orang-orang yang tinggal di dalamnya secara permanen. "Kami menyerukan kepada para pemimpin Israel untuk sadar dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Negara Israel dan Kode Etik IDF," tulis mereka.

Sebelumnya, seorang pejabat militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa tentara akan memecat pilot cadangan yang secara terbuka menandatangani petisi yang menyerukan pembebasan tahanan di Jalur Gaza, bahkan jika hal itu memerlukan diakhirinya perang terhadap Hamas. "Dengan dukungan penuh dari Kepala Staf, komandan Angkatan Udara Israel telah memutuskan bahwa setiap tentara cadangan aktif yang menandatangani surat ini tidak akan dapat terus bertugas di militer," kata juru bicara militer kepada AFP.

Hal ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan tentang petisi yang ditandatangani oleh hampir 1.000 pensiunan atau pilot cadangan, yang diterbitkan sebagai artikel satu halaman penuh di beberapa media di Israel.

Petisi tersebut menantang kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang percaya bahwa peningkatan tekanan militer di Gaza adalah satu-satunya cara untuk memaksa Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk melepaskan tahanan yang mereka tangkap selama serangan di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Republika

BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina

3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru

Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

BKSAP DPR RI Kecam Penangkapan WNI oleh Militer Israel dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla