KPU Pekanbaru Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pilwako

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Selasa (1/11/2016) di sebuah Hotel berbintang di Jalan Sudirman. 

Dalam rapat yang tidak dihadiri Plt Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger itu, dibahas masalah alat peraga kampanye. Seperti umbul -umbul 50 lembar untuk masing-masing pasangan calon (Paslon) yang akan dipasang dimasing-masing kecamatan.

KPU menetapkan disetiap kecamatan 1 Paslon hanya boleh memasang baliho sebanyak 12 buah, dan spanduk sebanyak 20 buah disetiap kelurahan.

Baca Juga:

• Bupati Afni Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia
• Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden

KPU meminta masing-masing Paslon harus menyerahkan design untuk kemudian dicetak oleh KPU.

Selain itu, Kamis besok Paslon sudah berkoordinasi dengan kecamatan untuk menentukan titik pemasangan baliho dan spanduk.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan
• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Sementara itu, pada hari Jum'at KPU akan memanggil semua Paslon, camat dan lurah untuk menyerahkan zona titik pemasangan baliho dan spanduk.

sementara itu, Sekretaris Kota Pekanbaru, M Noer menyampaikan bahwa Plt Wako tak bisa hadir karena mendampingi Gubri, Danrem dan Kapolda meninjau Karlahut di Inhil.

"Kami bersama muspida sangat mendukung rangkaian pilkada ini," kata M.Noer .

Pada kesempatan itu, M Noer juga meminta maaf kepada Paslon karena adanya penertiban spanduk dan baliho milik Paslon dibeberapa ruas jalan. "Dalam penertiban tersebut kami tidak membeda-bedakan Paslon," ujar M Noer.

Dandim 0301 Pekanbaru, Tunjong Setia Budi yang hadir dalam rapat itu menyampaikan tentang persiapan instiitusinya dalam pengamanan Pilwako.
TNI/Polri dan Muspida telah menggelar apel gabungan pengamanan Pilwako.

Dalam Rakor tersebut juga dibahas masalah mengantisipasi munculnya money politik. Pengunaan fasilitas negara, ketiga menggunakan alat peraga , tidak boleh melibatkan anak-anak, tidak boleh, berikut menggunakan medsos untuk mengawasi medsos, 

Terkait dengan incumbent juga dilarang menggumakan fasilitas negara, nebeng degan program negara juga tidak dibenarkan. Jika ada rekom dari panwas, maka itu hrus diturunkan. semua tim sukses sepakat dan akan mentaati hasil rakor tersebut.  (Rima)

Bupati Afni Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia

Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden

Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang