Minggu, 21 Juli 2024 WIB

Bawaslu Rohil Bentuk Posko Kawal Hak Pilih Warga

Redaksi - Selasa, 09 Juli 2024 19:38 WIB
Bawaslu Rohil Bentuk Posko Kawal Hak Pilih Warga
Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu Rohil.(Foto: Ist)
kabarmelayu.comROHIL - Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjaga hak pilih warga masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat ini tengah mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih dalam rangka pemutakhirandata Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 pada Rabu, 27 November mendatang.

Saat ini jajaran pengawas Pemilu di Kelurahan dan Desa (PKD) sedang mengawasi proses coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) door to door selama sebulan dan akan berakhir pada 25 Juli 2024.

Koordinator Divisi P2H Bawaslu Rohil, Jaka Abdillah mengingatkan jajaran KPU agar melakukan coklit mengikuti aturan yang sudah digariskan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan KPT Nomor 799 Tahun 2024, agar nantinya menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas.

Baca Juga:

Persoalan daftar pemilih dalam Pilkada, sebut Jaka lebih sensitif ketimbang saat Pemilu, untuk itu perlu kerjasama antara jajaran KPU dan Bawaslu agar masyarakat yang memiliki hak pilih terjamin hak konstitusionalnya.

Jaka Abdillah berharap Pantarlih benar-benar bekerja sesuai tupoksinya dan PKD sebagai pengawas pemilu di tingkat kelurahan dan desa terus mendampingi untuk mengawasi proses coklit.

Baca Juga:

Sebagai bukti komitmen menjaga hak pilih masyarakat, Bawaslu menginstruksikan kepada semua jajaran untuk membuat Posko Kawal Hak Pilih agar memudahkan masyarakat melaporkan dirinya apabila belum dicoklit atau terdaftar. Selanjutnya dapat dilaporkan ke Pantarlih/PPS/PPK dan KPU Rohil.

Posko Kawal Hak Pilih yang dibuat oleh Bawaslu berada di Kantor atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan rumah-rumah PKD se-Rohil.

Selain itu, Jaka mengingatkan bahwa ada sanksi pidana apabila melakukan pemalsuan identitas dalam penyusunan daftar pemilih seperti yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 177 dengan ancaman pidana 3 -12 bulan dan denda 3-12 juta rupiah. (Rls/Jon)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Irman Gusman, Anggota DPD dengan Biaya Termahal
Bimtek Kode Etik Penyelenggara Pemilu Riau 2024, DKPP: Jaga Integritas
Syamsuar-Mawardi Saleh Dapat Dukungan Golkar di Pilgubri 2024
KPU Riau Tetapkan Hasil PSU Rokan Hulu
Sah! PKS Dukung Adam - Sutoyo Pilkada Kuansing 2024
M. Nasir - HM Wardan Berlayar di Pilgub Riau 2024-2029
komentar
beritaTerbaru