Kajian ini difokuskan untuk membedah dinamika hukum dan dampak strategis dari sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid diikuti langsung di Kantor KPU Provinsi Riau serta secara daring oleh jajaran KPU kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Baca Juga:
Turut hadir Anggota KPU Provinsi Riau Abdul Rahman, Nahrawi, Nugroho Noto Susanto, dan Supriyanto. Juga tampak Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Nirson, serta Plt. Kasubbag Hukum, Frida Kustini.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Riau Supriyanto saat membuka kegiatan secara daring, menegaskan bahwa setiap putusan hukum harus dimaknai sebagai bahan evaluasi bersama untuk memperkuat integritas dan kesiapan penyelenggara.
Baca Juga:
"Putusan MK bukan sekadar akhir dari proses hukum, tapi cermin kualitas kerja kita di lapangan," ujarnya.
Kajian ini dipandu oleh Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Rokan Hilir Romi Lukman, sementara Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, bertindak sebagai pemantik diskusi.
Narasumber utama, Suryadi, Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Divisi Hukum dan Pengawasan, memaparkan secara rinci latar belakang gugatan, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta dampak dari putusan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan di daerah.
Penjelasannya memberikan gambaran utuh atas kompleksitas persoalan hukum dan pentingnya kecermatan dokumentasi pada setiap tahapan.
Paparan Azhar Hasibuan, Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan perspektif pembanding berdasarkan analisisnya terhadap gugatan Pilkada Rokan Hilir di MK. Dalam pandangannya, penting bagi setiap penyelenggara pemilu untuk memahami pola argumentasi dalam permohonan dan pertimbangan hakim, agar mampu menyiapkan langkah-langkah strategis apabila menghadapi situasi serupa.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data, dokumentasi alat bukti, dan kesiapan tim hukum sebagai unsur vital dalam mempertahankan posisi kelembagaan KPU dalam persidangan.
Forum ini menjadi momentum penting bagi KPU Provinsi Riau untuk memperkuat daya tahan kelembagaan terhadap risiko hukum dalam proses pemilu. Kajian Hukum Seri VII tidak hanya menjadi wadah edukatif, tetapi juga ruang strategis untuk menyelaraskan pemahaman di tingkatan untuk menyelaraskan pemahaman di tingkat KPU provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mitigasi risiko hukum sejak dini, serta memperkuat kapasitas penyelenggara dalam menghadapi kompleksitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
Melalui forum ini, KPU Provinsi Riau terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan Pemilu yang akuntabel, profesional, danberkeadilan.
kabarmelayu.comPEKANBARU IS, residivis yang baru menikmati kebebasannya Agustus lalu, nyaris babak belur dihajar masa. Dia tertangkap memb
Hukrim
kabarmelayu.comBANDUNG Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya penguatan daya saing pelaku industri nasional di le
Iptek
kabarmelayu.comJAKARTA Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dinilai sudah memicu pemiskinan mas
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau mengimbau 4 Kabupaten dan Kota segera menetapkan status siaga bencana Hidrometeorologi.
Lingkungan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah meningkatkan mitigasi bencana di tengah masuknya periode cuaca ekstrem
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn) Pekanbaru menjadi pusat distribusi logistik udara untuk bantuan benc
Sosial
kabarmelayu.comINHIL Muhammad Suyuti, S. Pd. I secara resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupat
Sosial
INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT menerima kunjungan Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito beserta jajaran ke Nege
Pemerintahan
kabarmelayu.comBENGKALIS Non Governmental Organization (NGO) di antaranya Yayasan Gambut bekerja sama dengan Pan Pacific Conservation Foun
Lingkungan
kabarmelayu.comKAMPAR Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang, Kampar kembali mengalami kenaikan signifikan, Senin (8/12/2025). Posisi elevasi pad
Lingkungan