Jokowi Kalkulasi Peluang Maju Jadi Ketum PSI Gantikan Kaesang

kabarmelayu.comJAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk turut serta dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum partai tersebut masih dipertimbangkan secara matang oleh mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi mengungkapkan bahwa ia masih melakukan kalkulasi terkait peluangnya untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Ia mengaku tidak ingin mengalami kekalahan dalam persaingan untuk posisi Ketua Umum PSI, mengingat reputasinya sebagai tokoh politik yang telah dua kali memenangkan pemilihan presiden.

Baca Juga:

• Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau, Abaikan Sengketa Informasi, Minta Diberi Sanksi Keras
• Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital

"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," ujar Jokowi pada Rabu (14/5/2025).

Hingga kini, Jokowi belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI. Ia menyampaikan bahwa masih tersedia cukup waktu yang cukup panjang untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian
• Lagi Ngopi. DPO Kasus Jual Beli HPT di Bengkalis Ditangkap

"Belum (mendaftar). Kan masih panjang, seingat saya masih Juni," kata Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai pendaftaran.

Ketika disinggung bakal menjadi pesaing Kaesang dalam bursa ketua umum PSI, Jokowi mengatakan jika dirinya mendaftar sebagai calon ketua umum partai bunga mawar itu dipastikan calon lainnya tidak mau mendaftar untuk bersaing dengannya.

"Ya nggak tahu (kalau nanti bersaing dengan Kaesang). Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar, mungkin," ucapnya sambil tertawa.

Pemilihan Ketua Umum PSI akan dilakukan melalui sistem e-voting, di mana setiap anggota partai memiliki satu suara untuk menentukan pilihan. Menurut Jokowi, mekanisme pemilihan semacam ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhitungkan secara cermat.

"Ya belum tahu (seberapa besar peluang menang) karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man, one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelas Jokowi.

Sebelumnya, wacana mengenai pencalonan Jokowi sebagai Ketua Umum PSI telah berkembang. Banyak pihak yang berharap agar mantan Wali Kota Solo tersebut bersedia maju sebagai kandidat dalam kontestasi internal partai tersebut.

Saat ini, PSI yang dipimpin oleh Kaesang sedang membuka pendaftaran untuk calon ketua umum baru. Proses ini merupakan bagian dari dinamika internal partai untuk menyongsong masa depan organisasi politik tersebut.

Isu ini mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI, Andy Budiman di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).

"Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan saja," kata Andy Budiman.

Hubungan Jokowi dan PSI memang sudah lama terjalin erat. PSI sering disebut-sebut sebagai partai yang dekat dengan Jokowi, dan banyak kebijakan PSI yang sejalan dengan visi Jokowi. Oleh karena itu, pertimbangan Jokowi untuk memimpin PSI bukanlah hal yang sepenuhnya mengejutkan. Namun, langkah ini tetap memiliki potensi risiko politik yang signifikan.

Beberapa pengamat menilai, jika Jokowi bergabung dengan PSI, itu akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis dukungan politiknya. PSI, sebagai partai yang relatif baru, memiliki potensi untuk berkembang pesat di bawah kepemimpinan Jokowi. Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan kontroversi, terutama dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

Di sisi lain, pertimbangan Jokowi juga mungkin didorong oleh keinginan untuk memastikan PSI tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan visinya. Dengan memimpin PSI secara langsung, Jokowi dapat memastikan bahwa partai tersebut tetap konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan transparansi yang dianutnya.

Liputan6

Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau, Abaikan Sengketa Informasi, Minta Diberi Sanksi Keras

Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital

Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian

Lagi Ngopi. DPO Kasus Jual Beli HPT di Bengkalis Ditangkap

Sidang Perdana Dugaan Kasus Pemerasan 6 Kepala UPT di Lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, Abdul Wahid Minta Hakim Objektif

Sidang Perdana, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Pengalihan Tahanan