JAKARTA - Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Ibnu Hajar Dewantoro menyatakan pihaknya akan melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Sudarto ke polisi.
Menurutnya, Sudarto telah memberikan keterangan palsu saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP hasil Muktamar Surabaya pada Sabtu (14/12).
"Mengingat saudara Sudarto telah memberikan keterangan palsu mengaku seolah dia sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta dan mewakili kepentingan PPP Muktamar Jakarta, maka saudara Sudarto segera akan kami laporkan kepada pihak kepolisian," kata Ibnu dalam keterangannya, Sabtu (14/12).
Baca Juga:
Dia menyatakan bahwa pihaknya keberatan Dengan klaim yg dinyatakan pihak PPP hasil Surabaya bahwa telah terjadi islah karena kehadiran saudara Sudarto yang mengaku masih sebagai Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta.
Menurutnya, Sudarto sudah tidak berhak mewakili PPP Muktamar Jakarta karena sudah dipecat dari jabatan Sekjen pada November 2019 lalu. Menurutnya, Sudarto juga sudah bukan bagian atau kader PPP hasil Muktamar Jakarta.
Baca Juga:
"Sudarto sudah dipecat sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta sesuai dengan surat DPP No 1667/PEMB/DPP/XI/2019 per tgl 18 November 2019," katanya.
Dia menerangkan, pemecatan dilakukan setelah Sudarto mengajukan surat pengunduran diri ke DPP PPP pada 25 Juli 2018.
"Kami peringati semua pihak agar tidak menyuarakan berita palsu tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari kami," kata Ibnu.
Sebelumnya, Sudarto terlihat mendapatkan sambutan hangat saat menghadiri pembukaan Mukernas V PPP yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Sabtu (14/12).
Ketua Panitia Mukernas Achmad Baidowi sempat menyapanya saat memberikan kata sambutan. Sudarto dipersilakan berdiri dan disebut sebagai kader PPP dari kubu yang lain.
"Tak lupa juga kami menyapa sahabat saya dari ujung sana kelihatan, Bapak Sudarto. Beliau selama ini menyebut sebagai Sekjen PPP yang lain. Alhamdulillah sudah bertemu di Mukernas ini," kata Baidowi.
Diketahui PPP mengalami perpecahan sejak 2014 silam, ketika KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji.
Saat ini, masih terdapat dua kubu di PPP yakni pimpinan Suharso dan pimpinan Humphrey Djemat. Namun, Kementerian Hukum dan HAM (HAM) menyatakan bahwa PPP yang sah ialah pimpinan Suharso.
(cnnindonesia.com)
Momentum Kemerdekaan, Bupati Afni Jaga Kerukunan, Kebersamaan dan Gotong Royong
Pemerintahan
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota Dr. Dasril Amali, MH, menjadi pembina upacara p
Pendidikan
Dari Kampung Bungsur, Polda Riau Kibarkan Merah Putih, Masyarakat Bergembira Rayakan HUT RI
Pemerintahan
Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Opsnal Polsek Senapelan menangkap seorang pria berinisial DK (35) lantaran diduga menggelapkan uang tunai se
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus memperluas jaringan bisnis di Sumatera, PT Mitra Kencana Nusantar
Ekbis
kabarmelayu.com,INHU Penanganan laporan dugaan pembobolan kamar di wilayah hukum Polsek Batang Gansal, Polres Indragiri Hulu (Inhu), menua
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Gempa bumi magnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 15 Agustus 2026, hingga saat ini tercatat me
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Arifa Rahma Maulydha, putri asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terpilih mewakili Provinsi Riau sebagai angg
Pemerintahan
Semangat Kemerdekaan Warnai Karnaval Budaya, Puluhan Sekolah Unjuk Kreativitas di Rumah Rakyat
Pemerintahan
