Oleh karena itu sebutnya, desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis.
Serta desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal.
Baca Juga:
"Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam webinar konsolidasi data tingkat desa yang disiarkan melalui YouTube Kemendes PDTT, Kamis (31/10/24).
Endah menambahkan, dulunya kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa (sesuai dengan Teori Residu), kemudian pembangunan di desa bersifat sentralistik.
Baca Juga:
Bahkan tidak hanya itu sebut dia, dulu pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif dan penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa.
"Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya. Namun sekarang semangat transformasi desa terus dilakukan, desa sebagai subyek utama pembangunan," kata dia.
Endah menerangkan, hakikat dan tujuan pembangunan desa sejalan dengan pasal 78 UU nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
Selanjutnya, menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi.
"Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan," ucapnya.
Terakhir, Endah menambahkan, UU desa mengatur mandat dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersama desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maka berdasarkan kewenangan tersebut, terangnya, desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan.
"Empat hal yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat," tutupnya.
kabarmelayu.com,DUMAI Dua pria harus berurusan dengan pihak berwajib setelah diduga melakukan pencurian kabel tembaga di area Kilang Minya
Hukrim
Buka Karnaval Lalang Tempo Dulu, Plh. Sekda Mengingatkan Kehidupan Siak Zaman Dulu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Judi online (judol) menjadi ancaman serius bagi aparatur sipil negara (ASN), tidak hanya dari sisi kondisi keuan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KAMPAR Dalam rangka mempererat sinergitas antara Polri, pemerintah desa dan masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiba
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota menggelar pawai bersempena peringatan Hari Pahlawan 10
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., anggota DPR RI Dapil Riau ini resmi mendapat penugasan baru sebagai Wakil Ke
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Polsek Kampar Kiri berhasil mengamankan dua orang tersangka dugaan pengedar narkotika jenis sabusabu dalam Opera
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang
Pemerintahan
Diduga Microsleep, Fortuner Tabrak Truk Tronton di Tol PekanbaruDumai
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 438 unit kendaraan angkutan barang di provinsi Riau, telah memanfaatkan diskon 40 persen pokok pajak ke
Pemerintahan
