Soal Penyaluran PI, LAMR Minta PHR Terbuka dan Adil

kabarmelayu.comPEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mempertanyakan penyaluran participating interest (PI) Pertamina Hulu Rokan (PHR) wilayah kerja Rokan yang harus diterima Riau. Perusahaan milik negara ini wajib menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat dengan penuh keadilan.

"Banyak masyarakat meminta LAMR memanggil PHR untuk menerima kejelasan itu yang bisa diterima akal, bukan sekedar akal-akalan. Jangan sampai ramai-ramai masyarakat mendatangi PHR," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Jumat.

LAMR sebagai satu-satunya organisasi masyarakat daerah yang diatur dalam peraturan daerah (Perda), memiliki tanggung jawab langsung tentang kondisi daerah. PI dari PHR kalau dilaksanakan secara benar, menurut Datuk Seri Taufik Ikram akan banyak membantu daerah ini, di mana ketergantungan Riau dari migas masih sangat besar.

Baca Juga:

• Polsek Kandis Dampingi Petani, Merawat Tanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan
• Lawan Pinjol Ilegal, Pers Didorong Jadi Garda Terdepan Edukasi Publik

Sebenarnya banyak permintaan penjelasan masyarakat kepada PHR melalui LAMR. Selain soal PI, dipertanyakan juga keberpihakan PHR terhadap tenaga kerja lokal, perusahsan lokal, bahkan kantor PHR yang tidak berada di Riau yang sudah disampaikan LAMR secara resmi kepada PHR dalam sebuah acara beberapa bulan lalu.

"Tapi paling baru mengenai PI ini yang lantang disuarakan Pemprov dan DPRD Riau," tukas Datuk Seri Taufik.

Baca Juga:

• Perkuat Kepemimpinan Perempuan, 30 Guru SMA-SMK di Yogyakarta Ikuti Pelatihan Kepemimpinan
• Siswi UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu Sabet Dua Emas pada Olimpiade Sains Nasional BOI

Sikap mempertanyakan itu sebenarnya masih dianggap lunak, sebab hak PI diatur dalam undang-undang. Riau bisa dapat lebih Rp3 Trilyun setahun dari PI. Malangnya, dana ini terus berkurang, malah hanya dapat satu dollar dalam sebulan.

Datuk Seri Taufik menyampaikan, alasannya hal itu terjadi karena PHR melaksanakan berbagai investasi baru. Tapi logikanya, harus dibicarakan terlebih dahulu, yang tidak menjadi prioritas bagi Riau di tengah kondisi ekonomi kini.

Datuk Seri Taufik mengingatkan, eksploitasi minyak Riau bagaimanapun dilaksanakan di bumi Riau yang secara budaya terkait dengan aset adat.

"Di mana ada adat, di situ tanah bertempat. Dalam undang-undang, Riau disebutkan bahwa daerah ini beradat Melayu yang dikristalisasikan dengan keberadaan LAMR," tegas Datuk Seri Taufik.

Polsek Kandis Dampingi Petani, Merawat Tanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan

Lawan Pinjol Ilegal, Pers Didorong Jadi Garda Terdepan Edukasi Publik

Perkuat Kepemimpinan Perempuan, 30 Guru SMA-SMK di Yogyakarta Ikuti Pelatihan Kepemimpinan

Siswi UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu Sabet Dua Emas pada Olimpiade Sains Nasional BOI

Fun Pingpong Competition, Pererat Sinergi SKK Migas, EMP dan PWI Riau

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara