PPN 12%: Solusi atau Beban Baru?

UNIVERSITAS Paramadina bekerja sama dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk: PPN 12%: Solusi atau Beban Baru?, Senin (2/12/2024).

Diskusi publik ini menghadirkan pakar ekonomi dan akademisi untuk membahas dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025.

Dalam paparannya Adrian A. Wijanarko, MM, Ketua Prodi Manajemen Universitas Paramadina menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial.

Baca Juga:

• Gugur Saat Pengamanan Malam Idul Fitri 1447 H, Aiptu Apendra Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Kapolri
• Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025, Lifter TNI Rizki Juniansyah Dianugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Menurutnya, kelompok ini telah menghadapi berbagai tekanan, baik internal seperti kebutuhan untuk mandiri secara finansial maupun eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, persaingan kerja, dan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga Gen Z dan milenial cenderung mengurangi konsumsi dan lebih fokus pada menabung untuk pendidikan, properti, dan investasi.

Baca Juga:

• Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 177 Pati TNI
• Ini Kategori ASN, TNI-Polri dan Pejabat Negara yang Bakal Terima Kenaikan Gaji

"Dari sisi perilaku keuangan, kenaikan PPN ini akan mempengaruhi pola konsumsi dan strategi finansial generasi muda ke depan" tuturnya.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, MPP. memaparkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mencerminkan kondisi fiskal Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

"Penurunan penerimaan pajak nasional hingga Oktober 2024 sebesar 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya, rendahnya rasio pajak, serta meningkatnya utang negara menjadi sinyal serius terhadap keberlanjutan fiskal," ujarnya.

Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan ekonomi Indonesia, yang di satu sisi mendorong penerimaan pajak rendah tetapi di sisi lain mengalokasikan belanja yang tinggi untuk subsidi dan program sosial.

Menurutnya, kenaikan PPN ini harus disertai dengan reformasi menyeluruh, seperti mengatasi penyelundupan, memperbaiki tata kelola pajak, dan mengurangi insentif pajak berlebih untuk sektor tertentu.
"Situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian memperbesar tantangan bagi Indonesia. Kenaikan PPN, selain mempengaruhi daya beli masyarakat, juga diperkirakan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga, dan peningkatan inflasi," ujar Dr. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF.

Ia menambahkan bahwa dampak kenaikan PPN ini berpotensi menurunkan PDB sebesar 0,17%, yang dipicu oleh penurunan konsumsi, ekspor, serta daya saing sektor industri padat karya.

"Kondisi ini juga akan memperburuk tekanan terhadap kelas menengah yang telah menghadapi beban ekonomi yang signifikan," ungkapnya.(rief)

Gugur Saat Pengamanan Malam Idul Fitri 1447 H, Aiptu Apendra Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Kapolri

Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025, Lifter TNI Rizki Juniansyah Dianugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 177 Pati TNI

Ini Kategori ASN, TNI-Polri dan Pejabat Negara yang Bakal Terima Kenaikan Gaji

Hendry Munief: PPN 12 Persen Beratkan UMKM, Minta Ditinjau Ulang

Begini Rencana Prabowo Soal Kenaikan PPN 12% Tahun Depan