PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
Kabar Melayu (ROHUL) - Selama 10 tahun terakhir, Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dinilai mati suri. Hingga detik ini kiprah organisasi ini di tengah-tengah masyarakat Rohul, sama sekali tak terlihat.
Dewan Pertimbangan Kadinda Rohul, H. Syarkawi, SE, di Pasir Pangaraian, Jumat (6/11), mengatakan, jika organisasi ini aktif, berarti ada pertanda usaha bisnis dan industri terkelola secara baik di kabupaten negeri seribu suluk. Namun saat ini, organisasi ini seperti vakum.
Mantan Ketua Kadinda Rohul ini uga sangat menyayangkan pengurus Kadin Provinsi Riau membiarkan hal ini hingga berlarut-larut. Kondisi ini jelas berbeda bila dibandingkan dengan masa Syarkawi menjabat Kadinda dulu.
"Dulu, kita intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah, agar dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha, termasuk kontraktor," papar Syarkawi.
Baca Juga:
Terhadap hal yag terjadi di tubuh Kadinda Rohul saat ini, Syarkawi menilai adanya unsur pembiaran yang dilakukan Kadin Provinsi Riau. Dengan tidak aktifnya lembaga ini, bisa menjadi tolak ukur dunia usaha di Rohul juga tidak berjalan dengan baik. Padahal, diketahui ada 300 pengusaha tergabung di lembaga ini dulunya.
"Bayangkan, Kadinnya saja mati suri, apalagi asosiasi-asosiasi konstruksi dan pengusaha, terlebih lagi pengusaha lokal atau tempatan, bagaimana rakyat bisa sejahtera, termasuk pembelaan-pembelaan terhadap pengusaha itu," ujar Syarkawi lagi.
Baca Juga:
Kemajuan dan kesejahteraan rakyat sendiri, tak terlepas dari tiga komponen, yakni pemerintah, buruh dan para pengusaha. Pemandagan Kadin di Rohul ini berbeda jauh dengan pemandangan di daerah lain. "Di daerah lain, kios rokok saja pakai KTA (Kartu Tanda Anggota) Kadin, ini pertanda pembinaan dan pemberdayaan usaha kecilnya berjalan," imbuh Syarkawi.
Untuk selanjutnya, tokoh yang juga turut andil dalam pemekaran Kabupaten Rokan Hulu ini menilai sudah seharusnya dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan nasib lembaga ini di Rohul. Sangat disayangkan jika lembaga penyayom dunia usaha yang selama ini begitu besar, kini seoalah-olah hilang ditelan bumi. (rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
Syukuran Hari Bhayangkara ke80, Sekda Siak Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Even Bakar Tongkang kembali sukses digelar, Rabu (1/7/2026). Ribuan turis domestik hingga mancanegara berkumpul di k
Wisata
kabarmelayu.com,PEKANBARU Peringatan Hari Bhayangkara ke80 yang jatuh pada Rabu (01/07/2026) menjadi momentum untuk memperkuat profesiona
Hukrim
kabarmelayu.com, JAKARTA Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA ditunjuk sebagai anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan. P
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekdakab Zulkarnain serta seorang pihak swasta, saat ini telah berstatus ter
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap jabatan di lingku
Hukrim
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan