Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
Pemerintahan
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa keberhasilan program peremajaan kelapa sawit rakyat melalui dana hibah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjadi salah satu penentu masa depan industri kelapa sawit yang ada di provinsi Riau.
"Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan di Riau ini dilihat dengan keberhasilan program peremajaan kelapa sawit rakyat yang digunakan melalui dana hibah DPD PKS, dengan begitu ini bisa menjadi salah satu penentu masa depan bagi industri kelapa sawit di Provinsi Riau," ujar Gubri secara virtual, Kamis (2/9/2021).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di Provinsi Riau tahun 2020 yang lalu mencapai 13,16 juta ton dengan nilai US$6,8 miliar atau setara dengan Rp95,20 triliun. Begitu juga pada tahun ini terdapat peningkatan ekspor yang cukup bagus dari sawit dan turunannya.
Baca Juga:
Syamsuar juga menyampaikan bahwa sekitar 3,3 juta penduduk yang menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan, dengan adanya potensi seperti sawit ini dapat membantu dalam menopang perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir di Provinsi Riau.
"Adanya potensi yang menguntungkan seperti mengelola perkebunan kelapa sawit ini dapat membantu masyarakat dalam menopang perekonomiannya," ungkapnya
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwasanya Provinsi Riau sebagai produsen kelapa sawit terluas di Indonesia memiliki peranan yang penting untuk memastikan ketersediaan produk kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Pada Tahun 2021 ini harga kelapa sawit cukup menggembirakan sehingga para petani sawit yang ada di Provinsi Riau saat ini menikmati kebun sawit yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menuturkan dengan belum dilepaskannya Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat yang berkepemilikan atas tanahnya. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menindaklanjuti dari Undang - Undang Cipta Kerja.
"Kami ingin juga menikmati hasil jerih payah atas kerja kami, melalui bapak wakil presiden terkusus Kementerian kehutanan untuk segera menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI bersama aparat pemerintahan," tuturnya.
Selain itu, Manurung meminta kepada pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden untuk memberikan arahan kepada DPD PKS agar dapat membangun pabrik sawit pemerintah di wilayah tempat panenan.
"Kami berharap kepada Pak Wapres bisa memberikan arahan ke DPD PKS upaya membangun pabrik di tempat panenan," mintanya. (MC)
Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
Pemerintahan
Dapat Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden, Kapolda Riau Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat
TNI/Polri
kabarmelayu.com,MERANTI Di tengah hamparan lahan jagung yang mulai menghijau, harapan akan terwujudnya swasembada pangan nasional terus
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Sebanyak empat murid UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) 024 Tarai Bangun Kecamatan Tambang, mewakili Kabupaten Kampar p
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bupati Siak, Afni Zulkifli, masuk dalam daftar 22 Sosok Reset Indonesia, sebuah potret tokohtokoh yang dinila
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau menerima penghargaan tertinghi atas prestasi gemilang tepat di Hari Bhayangkara ke80. Bertempat di
Hukrim
Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
Syukuran Hari Bhayangkara ke80, Sekda Siak Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Even Bakar Tongkang kembali sukses digelar, Rabu (1/7/2026). Ribuan turis domestik hingga mancanegara berkumpul di k
Wisata