Faisal Basri Sebut Era Jokowi Super Boros, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Ekonom INDEF Faisal Basri menyebut, pemerintahan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat boros. Hal itu tecermin dari belanja negara dan rasio pajak yang sangat berjarak. Sehingga, terpaksa menarik utang untuk menutupi gap tersebut.

"Di era jokowi belanja tidak turun tapi tax ratio turun terus. Jadi makin menganga dan ini harus ditutup dgn utang. Utang oke, tapi untuk tujuan-tujuan yang produktif agar tak membebani generasi yang akan datang," ujarnya dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (1/6).

Faisal mengungkapkan, mahalnya pembangunan pada era Jokowi terlihat dari data Incremental Capital Output Ratio (ICOR), atau indikator untuk mengukur rasio besaran modal yang dibutuhkan untuk menambah satu output atau keluaran ekonomi,

Baca Juga:

• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
• Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Tingginya angka rata-rata ICOR pada era Soeharto hingga SBY berkisar antara 4-4,6%. Sementara era Jokowi pada periode pertama sebesar 6,5%.

"Jadi, lebih dari separuh yang dibutuhkan tambahan modal untuk membangun satu jembaran atau 1 kilometer jalan. Misalnya. 2020 kan negatif, 2021-2022 7,3%. Super boros. Artinya nggak produktif," jelasnya.

Baca Juga:

• Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang
• Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Selain itu, Faisal melanjutkan, pembangunan yang perlu ditingkatkan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Hal ini tecermin dari angka harapan hidup warga Indonesia yang selama dua tahun terakhir terus mengalami penurunan.

"Faktanya angka harapan hidup Indonesia 2 tahun terakhir turun. Kita capai 70 tahun, sekarang tinggal 67 tahun. (Dibandingkan) Sama Timor Leste, kita lebih pendek umurnya. Kalau mau protes pemerintah datanya nggak benar, protes bank dunia. Saya pakai bank dunia buat perbandingan," tuturnya.

Di sisi lain, Faisal juga menyinggung soal infrastruktur maritim yang dikampanyekan pada awal menjabat sebagai Presiden. Saat itu, Jomowi mengaku sektor kemaritiman Indonesia sangat potensial, namun sayangnya, perbaikan pada poros maritim di Indonesia kurang menggembirakan, termasuk tol laut.

"Praktisnya nggak ada yang dilakukan selain tol laut yang kita nggak begitu dengar lagi dan efeknya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas. Ini logikanya menurunkan ongkos logistik. Nah ongkos logistik bergeming 20%an. Ada yang salah. Desainnya kok jadi aneh seolah-olah nggak dilakukan dengan perencanaan yang baik," pungkasnya.

sumber

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang

Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau, Dorong Anggaran Afirmatif

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan