JAKARTA - Ekonom INDEF Faisal Basri menyebut, pemerintahan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat boros. Hal itu tecermin dari belanja negara dan rasio pajak yang sangat berjarak. Sehingga, terpaksa menarik utang untuk menutupi gap tersebut.
"Di era jokowi belanja tidak turun tapi tax ratio turun terus. Jadi makin menganga dan ini harus ditutup dgn utang. Utang oke, tapi untuk tujuan-tujuan yang produktif agar tak membebani generasi yang akan datang," ujarnya dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (1/6).
Faisal mengungkapkan, mahalnya pembangunan pada era Jokowi terlihat dari data Incremental Capital Output Ratio (ICOR), atau indikator untuk mengukur rasio besaran modal yang dibutuhkan untuk menambah satu output atau keluaran ekonomi,
Baca Juga:
Tingginya angka rata-rata ICOR pada era Soeharto hingga SBY berkisar antara 4-4,6%. Sementara era Jokowi pada periode pertama sebesar 6,5%.
"Jadi, lebih dari separuh yang dibutuhkan tambahan modal untuk membangun satu jembaran atau 1 kilometer jalan. Misalnya. 2020 kan negatif, 2021-2022 7,3%. Super boros. Artinya nggak produktif," jelasnya.
Baca Juga:
Selain itu, Faisal melanjutkan, pembangunan yang perlu ditingkatkan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Hal ini tecermin dari angka harapan hidup warga Indonesia yang selama dua tahun terakhir terus mengalami penurunan.
"Faktanya angka harapan hidup Indonesia 2 tahun terakhir turun. Kita capai 70 tahun, sekarang tinggal 67 tahun. (Dibandingkan) Sama Timor Leste, kita lebih pendek umurnya. Kalau mau protes pemerintah datanya nggak benar, protes bank dunia. Saya pakai bank dunia buat perbandingan," tuturnya.
Di sisi lain, Faisal juga menyinggung soal infrastruktur maritim yang dikampanyekan pada awal menjabat sebagai Presiden. Saat itu, Jomowi mengaku sektor kemaritiman Indonesia sangat potensial, namun sayangnya, perbaikan pada poros maritim di Indonesia kurang menggembirakan, termasuk tol laut.
"Praktisnya nggak ada yang dilakukan selain tol laut yang kita nggak begitu dengar lagi dan efeknya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas. Ini logikanya menurunkan ongkos logistik. Nah ongkos logistik bergeming 20%an. Ada yang salah. Desainnya kok jadi aneh seolah-olah nggak dilakukan dengan perencanaan yang baik," pungkasnya.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Di balik keberanian petugas pemadam kebakaran menerobos kobaran api demi menyelamatkan nyawa manusia, ada sosok
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru taklukkan Persikad Depok dengan akor 32 pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027 Grup
Sport
Polresta Pekanbaru Bersama Tokoh Masyarakat Deklarasi Bersama Wujudkan Lingkungan Bersih Narkoba
Hukrim
Gerebek Sarang Narkoba di Pekanbaru, Kasat Noki Incar Sabu, Senpi dan Senjata Tajam
Hukrim
