Menko Airlangga Pastikan Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tidak ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 .

Selain itu, Airlangga juga menuturkan, tidak ada rencana pembatasan BBM pada 1 September 2024 seiring pertemuan sejumlah menteri di kantornya pada Selasa sore.
"Tidak ada pembatasan BBM," ujar dia kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga mengatakan, fokus pemerintah saat ini ialah terus menyosialisasikan program BBM subsidi tepat sasaran. Airlangga menuturkan, sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan secara efektif mulai 1 September 2024.

Baca Juga:

• Kelangkaan Solar Subsidi di Riau Berkepanjangan, LAMR Dorong Dibentuknya Tim Terpadu
• DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

"Ya (1 September 2024), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu," kata dia.

Akan tetapi, Airlangga enggan bicara secara rinci terkait mekanisme sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran pada 1 September 2024. Dia mengaku akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi program tersebut.

Baca Juga:

• Polresta Pekanbaru Didesak Naikkan Kasus Dugaan Mafia Solar ke Penyidikan
• Riau Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya dilaporkan dulu ke pak presiden," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Airlangga menambahkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.

Liputan6

Kelangkaan Solar Subsidi di Riau Berkepanjangan, LAMR Dorong Dibentuknya Tim Terpadu

DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

Polresta Pekanbaru Didesak Naikkan Kasus Dugaan Mafia Solar ke Penyidikan

Riau Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

Antrean BBM Belum Ada Solusi, Fraksi PKS DPRD Riau Minta Pemprov Bertindak

Mobil Langsir BBM Terbakar di SPBU Lintas Timur, Polisi Didesak Usut Tuntas!