Koperasi Bakal Kelola Kuliner Malam Cut Nyak Dien

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggandeng pihak koperasi dalam mengelola kawasan kuliner malam di Jalan Cut Nyak Dien. Hal ini untuk memaksimalkan penataan kawasan tersebut.

Kerjasama pengelolaan dengan pihak koperasi ini dilakukan, karena keterbatasan SDM dan anggaran dari pemerintah kota dalam mengelola kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, kerjasama dengan pihak koperasi ini telah dimulai sejak awal pekan ini. Kerjasama ini berlangsung hingga Desember 2024 mendatang.

Baca Juga:

• UMKM Bersertifikat SNI di Bawah Satu Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan
• Sengketa Lahan Sawit Koperasi JMB Simpang Kanan Mengonfrontasi Argumen Hukum di PN Rokan Hilir

"Kita kerjasama dengan koperasi yang mampu menetralisir kondisi di lapangan. Kan kita mau nya lokasi itu nyaman, Jadi kita butuh koperasi yang bisa bergerak cepat menetralisir situasi seperti itu," kata Zulhelmi Arifin, Selasa (22/10/2024).

Kerjasama ini disepakati Pemko setelah melakukan pertimbangan. Apalagi SDM, dan anggaran Pemko Pekanbaru yang tersedia dalam mengelola kawasan kuliner malam tersebut terbatas. Sementara ada 400 lebih pedagang yang harus ditata di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Gandeng Big Tech Hingga Festival UMKM, PWI Fest 2026 Siap Digelar di Jakarta Desember Mendatang
• Kisruh Koperasi JMB Berlanjut, Pengurus Lama Minta Operasional Dihentikan Selama Status Quo

"Pengelolaannya kita serahkan semua (ke koperasi) tentu kita akan evaluasi. Tapi pengelolaan ini sementara, sampai 31 Desember 2024. Pasti kita akan lakukan evaluasi pengelolaan mereka. Sementara retribusi tetap masuk ke pemerintah kota," terang Ami, sapaan akrabnya.

Pemko memungut dua macam retribusi di kawasan tersebut. Ada retribusi jasa usaha atau tempat yang dibebankan per meter ke pedagang setiap harinya. Lalu, ada retribusi sampah.

"Seluruh retribusi ini nanti masuk ke kas daerah. Jadi nanti kita buat non tunai atau transfer. Ada keberpihakan pemerintah terhadap pedagang, bapak walikota sudah sampaikan untuk memberikan insentif untuk membayar retribusi terhadap pedagang. Jadi total pembiayaannya jauh lebih murah dari pengelolaan sebelumnya," pungkasnya.

UMKM Bersertifikat SNI di Bawah Satu Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

Sengketa Lahan Sawit Koperasi JMB Simpang Kanan Mengonfrontasi Argumen Hukum di PN Rokan Hilir

Gandeng Big Tech Hingga Festival UMKM, PWI Fest 2026 Siap Digelar di Jakarta Desember Mendatang

Kisruh Koperasi JMB Berlanjut, Pengurus Lama Minta Operasional Dihentikan Selama Status Quo

Gelar Pelatihan Digital Marketing BMIWI Riau, Hendry Munief Dorong Penguatan Mindset Bisnis

Puluhan Lapak PKL di Kawasan Stadion Utama Riau Dibongkar