PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr Harry Azhar Aziz, M.A menjadi pembicara dalam seminar nasional Tata Kelola BUMD yang ditaja oleh Bank Riau Kepri (BRK) guna peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berlangsung di Ballrooom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri pada Senin (23/01/2017).
Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari berharap pada seminar nasional yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan di seluruh sektor perekonomian yang ada di Riau, terutama pada ekonomi mikro dan UMKM lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau saat ini.
Irvandi juga mengatakan semoga seminar ini dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang terbuka, bersih dan sesuai dengan pengaturan yang benar pada BUMD di Provinsi Riau.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman diwakili Sekda Riau, H Ahmad Hijazi, SE, M.Si menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya aksesoris lembaga ekonomi tapi berdasarkan semangat BUMD harus mampu merajut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga ikut serta meningkatkan kontribusinya dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ciptakan BUMD yang sehat dan mandiri untuk membawa kemajuan dan berkontribusi untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan komitmen dan pentingnya seminar yang digelar untuk peningkatan kinerja BUMD di Riau dengan kerjasama untuk mendorong perekonomian di Riau," ujar Sekda.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemukulan gong oleh Ahmad Hijazi, SE, M.Si mewakili Gubernur Riau, dan Asisten II Sekdaprov Kepri Syamsul Bahrum mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh BUMD se Provinsi Riau yang berisi komitmen bagi seluruh Direksi dan Komisaris BUMD di Provinsi Riau untuk membentuk tata kelola keuangan yang bersih dan terbuka yaitu PT. PER, PT. PIR, PT. SPR, Jamkrida, Riau Petrolium dan Bank Riau Kepri.
Dalam seminar nasional tersebut dihadiri oleh para tamu undangan yang antara lain seluruh Walikota dan Bupati di Provinsi Riau dn Kepulauan Riau atau yang mewakili, Pimpinan DPRD Riau dan DPRD Kepri, Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Prov Riau dan Kepri, Pimpinan Polda Riau dan Kepri, perwakilan Danlanud, perwakilan Korem Provinsi Riau, perwakilan Kodim, Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi di Riau, para Asisten Sekda yang membidangi Ekonomi dari Pemkab/Pemko dan Pemprov, Seluruh jajaran Direksi dan Komisaris BUMD Riau, unsur pimpinan OJK Riau M. Nurdin Subandi dan Pimpinan OJK Kepri Uzersyah, Kepala Perwakilan BI Riau Ismet Inono, Tokoh masyarakat Riau Azaly Johan dan turut hadir sebagai tuan rumah Direktur Operasional Denny M. Akbar, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi dan Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit serta Seluruh pimpinan jaringan kantor Bank Riau Kepri Cabang, Capem dan Kedai.
Setelah penandatanganan Pakta Integritas, acara dilanjutkan dengan seminar nasional dengan narasumber Dr. Harry Azhar Aziz, M.A. Ketua BPK RI yang lahir di Tanjung Pinang Kepulauan Riau tersebut menaruh harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memecahkan permasalahan kesejahteraan rakyat. "Saya berharap supaya uang negara yang dipisahkan dan disalurkan kepada BUMD itu bisa terukur setiap tahunnya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya" disampaikan Harry Azhar Aziz.
Harry juga menegaskan BUMD harus memasukkan indikator-indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dalam stragegi bisnis mereka. Namun persoalannya kini, apakah BUMD tersebut mampu memberikan kontribusinya kepada masyarakat lingkungan. Selain itu Ketua BPK RI juga mengatakan bahwa sosialisasinya di Gedunng Menara Bank Riau Kepri, merupakan sesuatu yang tidak biasa Karena dari beberapa kunjungannya, hanya BRK merupakan BUMD pertama di Indonesia yang mengundang Ketua sBPK RI sebagai narasumber dengan tema Tata Kelola (Good Corporate Governance).
"Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan bahwa terus mendengungkan pengelolaan keuangan Negara sangat penting dan perlu dipisahkan secara akuntable dan transparan untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ungkap Harry.
Selain itu, Harry juga mengatakan bahwa tingkat akuntable dan ketransparanan BRK dalam mengelola keuangannya selama ini cukup baik. Terbukti dalam beberapa tahun belakangan, BRK di bawah tangan dingin Irvandi Gustari mampu meraih beberapa prestasi diantara BUMD dan BPD lainnya.(rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
Syukuran Hari Bhayangkara ke80, Sekda Siak Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Even Bakar Tongkang kembali sukses digelar, Rabu (1/7/2026). Ribuan turis domestik hingga mancanegara berkumpul di k
Wisata
kabarmelayu.com,PEKANBARU Peringatan Hari Bhayangkara ke80 yang jatuh pada Rabu (01/07/2026) menjadi momentum untuk memperkuat profesiona
Hukrim
kabarmelayu.com, JAKARTA Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA ditunjuk sebagai anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan. P
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekdakab Zulkarnain serta seorang pihak swasta, saat ini telah berstatus ter
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap jabatan di lingku
Hukrim
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan