Kamis, 02 Juli 2026 WIB

Ekonom Sebut Agak Berisiko Seorang Politisi Masuk OJK

Harijal - Selasa, 21 Februari 2017 17:43 WIB
Ekonom Sebut Agak Berisiko Seorang Politisi Masuk OJK
ojk

JAKARTA, kabarmelayu.com - Masa tugas Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera berakhir pada 23 Juli 2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai agak beresiko jika seorang politisi masuk ke pengurusan OJK.

"Jangan sampai OJK dijadikan kendaraan politik pada tahun 2019, karena ini sangat rentan sekali," kata Bhima di Jakarta, Senin (20/2).

Baca Juga:

Bhima mencontohkan kendaraan politik yang dimaksud,  pada tahun 2019 nanti ada pemilihan presiden (Pilpres) kebutuhan uang yang cukup besar.

"Tetapi resiko perbankannya juga meningkat, jangan sampai OJK memiliki kewenangan untuk menentukan bank mana yang di Bailout dan bank mana yang harus disuntik likuiditas yang penentuannya berdasarkan bank sistemik," katanya.

Baca Juga:

"Jangan-jangan bank sistemik tersebut penunjukannya karena ada faktor politik, adakan bank-bank yang terafiliasi dengan pimpinan politik?, jadi nanti dia yang di bailout duluan, disini  muncul conflic of interest," katanya menambahkan.

Pihaknya berharap, kejadian ini jangan sampai terjadi, apalagi OJK pengawasan perbankannya sentral jadi likuiditasnya semakin ketat.

Sebelumnya diketahui adanya dua nama politisi yang akan ikut dalam perebutan kursi pimpinan OJK yang masuk dalam 170 orang yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Dewan Komisioner OJK. (ojk/rec)

 

SHARE:
beritaTerkait
PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.
Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang
Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis
Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau, Dorong Anggaran Afirmatif
Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan
komentar
beritaTerbaru