Duh, Pencetakan Sawah Baru Belum Capai Target

JAKARTA - Percetakan sawah baru merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sebab, hal ini merupakan langkah awal untuk mencapai target swasembada dari pemerintah. 

Hanya saja, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, target percetakan sawah tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari target tahunan yang tidak tercapai.

"Dari target pencetakan lahan sawah baru rata-rata per tahun mencapai 100.000 hektare, namun pencapaian kurang dari setengahnya," kata Enny di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017). 

Baca Juga:

• PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak
• Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

Terbatasnya jumlah lahan persawahan juga berdampak negatif pada minat anak muda untuk bekerja pada sektor pertanian. Indef mencatat, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian hanya mencapai 35,19% dari total tenaga kerja. Angka ini justru mengalami penurunan pada 2016 yang hanya mencapai 31,74%. 

Indef juga mencatat bahwa program reforma agraria yang juga belum mencapai target. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare dianggap belum menunjukkan hasil. 

Baca Juga:

• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor
• Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

"Kebijakan reforma agraria justru disimpangkan menjadi sekadar sertifikasi tanah gratis. Padahal sertifikasi hakikatnya bukan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan dan bahkan berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tidak tepat sasaran," tutur Enny. 

Indef juga sempat menyoroti inkonsistensi pemerintah pada sektor impor daging yang termasuk ranah pertanian. Hal ini terlihat dalam Permentan 139 Tahun 2014 importir daging yang hanya diperbolehkan melepas dagingnya untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, guna menekan harga daging Rp80.000 per kg, daging impor pun dilepas ke pasar. 

Impor daging kerbau pun dilakukan dari India. Inkonsistensi ini juga terlihat dari PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 yang memungkinkan pemerintah memasukkan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui badan kesehatan hewan dunia.

 

(rzy/okezone)

PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak

Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek