Duh, Pencetakan Sawah Baru Belum Capai Target

JAKARTA - Percetakan sawah baru merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sebab, hal ini merupakan langkah awal untuk mencapai target swasembada dari pemerintah. 

Hanya saja, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, target percetakan sawah tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari target tahunan yang tidak tercapai.

"Dari target pencetakan lahan sawah baru rata-rata per tahun mencapai 100.000 hektare, namun pencapaian kurang dari setengahnya," kata Enny di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017). 

Baca Juga:

• Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
• Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya

Terbatasnya jumlah lahan persawahan juga berdampak negatif pada minat anak muda untuk bekerja pada sektor pertanian. Indef mencatat, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian hanya mencapai 35,19% dari total tenaga kerja. Angka ini justru mengalami penurunan pada 2016 yang hanya mencapai 31,74%. 

Indef juga mencatat bahwa program reforma agraria yang juga belum mencapai target. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare dianggap belum menunjukkan hasil. 

Baca Juga:

• Dolfie Rompas Minta Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Klarifikasi Isu Pertemuan dengan Dubes Singapura
• Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

"Kebijakan reforma agraria justru disimpangkan menjadi sekadar sertifikasi tanah gratis. Padahal sertifikasi hakikatnya bukan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan dan bahkan berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tidak tepat sasaran," tutur Enny. 

Indef juga sempat menyoroti inkonsistensi pemerintah pada sektor impor daging yang termasuk ranah pertanian. Hal ini terlihat dalam Permentan 139 Tahun 2014 importir daging yang hanya diperbolehkan melepas dagingnya untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, guna menekan harga daging Rp80.000 per kg, daging impor pun dilepas ke pasar. 

Impor daging kerbau pun dilakukan dari India. Inkonsistensi ini juga terlihat dari PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 yang memungkinkan pemerintah memasukkan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui badan kesehatan hewan dunia.

 

(rzy/okezone)

Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya

Dolfie Rompas Minta Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Klarifikasi Isu Pertemuan dengan Dubes Singapura

Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

Ancam Warga, Pria di Tapung Hulu Lepaskan Tembakan Saat Dikejar Anggota TNI

Diguyur Hujan Sejak Sore, Malam Ini Atmosfer Pekanbaru Kembali Biru