JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut perbankan tak boleh lagi menerapkan syarat kepemilikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman permodalan atau kredit.
Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan program perizinan terintegrasi dalam jaringan atau online (Online Single Submission/OSS).
Rencananya, melalui program OSS, pemerintah hanya akan mengeluarkan satu identitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa menggantikan fungsi TDP dan SIUP. Untuk itu, syarat identitas usaha seharusnya hanya perlu dibuktikan melalui kepemilikan NIB.
Baca Juga:
"Tapi sekarang di bank masih ada urusan yang perlu TDP, kan pusing kami, padahal sudah tidak ada TDP itu, tapi pengusaha bilang masih diminta," ujar Darmin di kantornya, Selasa (19/2).
Usut punya usut, rupanya syarat TDP dan SIUP pada proses pengajuan kredit tersebut masih mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga:
Untuk itu, Darmin meminta wasit lembaga jasa keuangan itu untuk mengubah aturan main terkait pemberian kredit dengan syarat TDP dan SIUP tersebut.
"Sehingga kami sinkronkan, buat OJK nanti tidak ada masalah, tidak lama juga. Itu (perubahan aturan) mereka bilang cepat sekali, seminggu selesai," katanya.
Lebih lanjut, perubahan syarat pengajuan kredit ini tidak hanya demi mempermudah dunia usaha dalam rangka mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB).
Namun juga, agar calon pengusaha bisa mendapatkan kemudahan permodalan. "Jadi kami sinkronkan antara OSS, EoDB, dan aturan OJK," pungkasnya.
(cnnindonesia.com)
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri