Pekan Depan, Bank Tak Boleh Lagi Syaratkan SIUP untuk Debitur

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut perbankan tak boleh lagi menerapkan syarat kepemilikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman permodalan atau kredit. 

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan program perizinan terintegrasi dalam jaringan atau online (Online Single Submission/OSS). 

Rencananya, melalui program OSS, pemerintah hanya akan mengeluarkan satu identitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa menggantikan fungsi TDP dan SIUP. Untuk itu, syarat identitas usaha seharusnya hanya perlu dibuktikan melalui kepemilikan NIB.

Baca Juga:

• Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden
• Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

"Tapi sekarang di bank masih ada urusan yang perlu TDP, kan pusing kami, padahal sudah tidak ada TDP itu, tapi pengusaha bilang masih diminta," ujar Darmin di kantornya, Selasa (19/2). 

Usut punya usut, rupanya syarat TDP dan SIUP pada proses pengajuan kredit tersebut masih mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Baca Juga:

• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
• Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Untuk itu, Darmin meminta wasit lembaga jasa keuangan itu untuk mengubah aturan main terkait pemberian kredit dengan syarat TDP dan SIUP tersebut.

"Sehingga kami sinkronkan, buat OJK nanti tidak ada masalah, tidak lama juga. Itu (perubahan aturan) mereka bilang cepat sekali, seminggu selesai," katanya. 

Lebih lanjut, perubahan syarat pengajuan kredit ini tidak hanya demi mempermudah dunia usaha dalam rangka mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). 

Namun juga, agar calon pengusaha bisa mendapatkan kemudahan permodalan. "Jadi kami sinkronkan antara OSS, EoDB, dan aturan OJK," pungkasnya. 

(cnnindonesia.com)

Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden

Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang

Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis