JAKARTA - Sederet tambang raksasa batu bara masih menunggu kepastian nasib perpanjangannya. Mengingat beberapa kontrak akan habis di tahun depan, bahkan ada yang sudah habis tahun ini.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono masih belum mau berkomentar banyak terkait hal ini.
Menurutnya, soal kepastian hukum untuk nasib izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) tergantung dari pemerintah dan belum ada pembahasan.
Baca Juga:
Kemungkinan menanti usainya pelantikan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober mendatang. "Lihat saja setelah tanggal 20," kata Bambang dijumpai di Kementerian ESDM.
Sebelumnya, Direktur BUMI Dileep Srivastava mengatakan nasib kontrak PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara kedua tambang milik BUMI kemungkinan baru ada kepastian di akhir bulan ini.
Baca Juga:
"Akhir Oktober 2019 kemungkinan paling cepat kami bisa dapat kejelasan tentang kontrak, apalagi dengan ditundanya RUU Minerba atas permintaan Presiden Jokowi dan disampaikan juga oleh DPR," ujar Dileep, Senin (7/10/2019).
Seperti diketahui, dua unit usaha BUMI yakni PT Arutmin Indonesia akan habis kontrak pada 2020 dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang habis pada 2021.
Dileep berharap kepastian ini bisa segera diberikan pemerintah, mengingat BUMI masuk sebagai penyetor PNBP (pendapatan negara bukan pajak) terbesar di Indonesia. "Ini salah satu argumen yang kita gunakan juga untuk prosesnya," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PKP2B lain yang segera berakhir dalam 5 tahun mendatang, yakni PT Kendilo Coal Indonesia pada pada 2021, KPC pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, Arutmin 2020, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.
(cnbcindonesia.com)
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri