Wako Agung Nugroho Minta ASN di Tiap RW Jadi Ujung Tombak Pendataan Warga
kabarmelayu.com,PEKANBARU Program Satu ASN Satu RW bertujuan memperkuat pendataan warga. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantua
Pemerintahan
Hal tersebut disampaikan Hakim saat sidang mendengar keterangan ahli terkait Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa HO serta yang sesuai yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rabu (7/1/2026).
Menurut Hakim, langkah penjemputan paksa tersebut, lantaran pemanggilan secara patut yang telah dilakukan tidak diindahkan pihak terkait dengan berbagai alasan an, di antaranya dalam kondisi sakit dan lainya.
Baca Juga:
"Sudah kita undang secara baik-baik, tidak diindahkan. Nanti akan kita lakukan penjemputan paksa untuk menghadirkan Juprian sebagai saksi," tegas.
Sementara Ahli Pidana Herdiansyah MH yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan memaparkan, jika pemanggilan paksa itu bisa dilaksanakan jika sebelumnya sudah melakukan pemanggilan sesuai aturan dan tidak di idahkan oleh pihak terkait.
Baca Juga:
Sedangkan terkait Justice Collaborator (JC) Herdiansyah MH menjelaskan, jika konsep Justice Collaborator memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
JC merupakan seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sulit dibongkar.
"Justice Collaborator biasanya muncul dalam perkara yang tidak dilakukan oleh satu subjek hukum saja, tetapi terorganisir, seperti tindak pidana korupsi, perdagangan orang, dan kejahatan serius lainnya," jelasnya.
Menurutnya, status Justice Collaborator itu berlaku bagi tersangka yang bukan merupakan pelaku utama atau tidak bisa diberikan kepada pelaku utama.
Syarat utama JC adalah memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap pelaku utama atau pelaku intelektual di balik kejahatan tersebut.
Ia juga menegaskan, pemberian status JC bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman.
"Sepanjang yang bersangkutan memberikan keterangan yang membantu penyidik sejak awal proses pemeriksaan, itu menjadi pertimbangan hakim. Tapi bukan berarti bebas dari pidana," ujarnya.
Ia menambahkan, pengajuan Justice Collaborator biasanya bermula dari penyidik yang kemudian disampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Namun, terkait tuntutan pidana tetap menjadi kewenangan JPU.
"Dalam perkara yang sulit diungkap karena sifatnya terorganisir, negara telah memberikan legalitas agar salah satu pelaku bisa bekerja sama untuk membongkar pelaku utama," tutupnya.
Sementara kuasa hukum HO Abubakar Sidik mengatakan, terkait JC tersebut ia mengajukan saat masih di Polda sebelum berkas diserahkan ke Kejaksaan. Dan pengajuan itu juga sudah di terima pihak Polda Riau yang saat ini dalam proses.
Sedangkan terkait penjemputan paksa yang disampaikan JPU dan Hakim terkait pihak saksi, Ia mengatakan sangat setuju dan menunggu pada sidang organ depan.
"Jadi kita tunggu saja sampai pekan depan, karena penjemputan paksa itu salah satu langkah pengadilan untuk menghadirkan saksi yang mengidahkan pemanggilan," tutupnya.(raf)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Program Satu ASN Satu RW bertujuan memperkuat pendataan warga. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantua
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang warga Bandung yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ka
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini 1 (PD 1) tsunami pagi ini untuk
Lingkungan
DUNIA keimigrasian Indonesia kembali didera sorotan tajam menyusul mencuatnya serangkaian dugaan kasus pemerasan sistemik yang menyasar warg
Opini
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bergerak cepat menangani
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen