Silaturahmi Bupati Afni dan Menkeu Purbaya Kenang Siak Puluhan Tahun Silam
Silaturahmi Bupati Afni dan Menkeu Purbaya Berbalut Nostalgia, Siak Kembali Jadi Perbincangan
Pemerintahan
Hal tersebut disampaikan Hakim saat sidang mendengar keterangan ahli terkait Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa HO serta yang sesuai yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rabu (7/1/2026).
Menurut Hakim, langkah penjemputan paksa tersebut, lantaran pemanggilan secara patut yang telah dilakukan tidak diindahkan pihak terkait dengan berbagai alasan an, di antaranya dalam kondisi sakit dan lainya.
Baca Juga:
"Sudah kita undang secara baik-baik, tidak diindahkan. Nanti akan kita lakukan penjemputan paksa untuk menghadirkan Juprian sebagai saksi," tegas.
Sementara Ahli Pidana Herdiansyah MH yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan memaparkan, jika pemanggilan paksa itu bisa dilaksanakan jika sebelumnya sudah melakukan pemanggilan sesuai aturan dan tidak di idahkan oleh pihak terkait.
Baca Juga:
Sedangkan terkait Justice Collaborator (JC) Herdiansyah MH menjelaskan, jika konsep Justice Collaborator memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
JC merupakan seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sulit dibongkar.
"Justice Collaborator biasanya muncul dalam perkara yang tidak dilakukan oleh satu subjek hukum saja, tetapi terorganisir, seperti tindak pidana korupsi, perdagangan orang, dan kejahatan serius lainnya," jelasnya.
Menurutnya, status Justice Collaborator itu berlaku bagi tersangka yang bukan merupakan pelaku utama atau tidak bisa diberikan kepada pelaku utama.
Syarat utama JC adalah memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap pelaku utama atau pelaku intelektual di balik kejahatan tersebut.
Ia juga menegaskan, pemberian status JC bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman.
"Sepanjang yang bersangkutan memberikan keterangan yang membantu penyidik sejak awal proses pemeriksaan, itu menjadi pertimbangan hakim. Tapi bukan berarti bebas dari pidana," ujarnya.
Ia menambahkan, pengajuan Justice Collaborator biasanya bermula dari penyidik yang kemudian disampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Namun, terkait tuntutan pidana tetap menjadi kewenangan JPU.
"Dalam perkara yang sulit diungkap karena sifatnya terorganisir, negara telah memberikan legalitas agar salah satu pelaku bisa bekerja sama untuk membongkar pelaku utama," tutupnya.
Sementara kuasa hukum HO Abubakar Sidik mengatakan, terkait JC tersebut ia mengajukan saat masih di Polda sebelum berkas diserahkan ke Kejaksaan. Dan pengajuan itu juga sudah di terima pihak Polda Riau yang saat ini dalam proses.
Sedangkan terkait penjemputan paksa yang disampaikan JPU dan Hakim terkait pihak saksi, Ia mengatakan sangat setuju dan menunggu pada sidang organ depan.
"Jadi kita tunggu saja sampai pekan depan, karena penjemputan paksa itu salah satu langkah pengadilan untuk menghadirkan saksi yang mengidahkan pemanggilan," tutupnya.(raf)
Silaturahmi Bupati Afni dan Menkeu Purbaya Berbalut Nostalgia, Siak Kembali Jadi Perbincangan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 15 nama calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 20262030 yang telah dikirimkan ol
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dunia pendidikan profesi advokat di Provinsi Riau memasuki babak baru dengan terjalinnya kerja sama strategis
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan HUT RI ke81 tahun 2026, Pemerintah Desa (Pemdes) Tanah Merah Kecamatan Si
Sport
Gudang Narkoba Dibongkar, Polisi Buru Otak Jaringan dan Kejar Aset Lewat TPPU
Hukrim
Personel Polsek Kandis Bersama Petani Merawat Tanaman Jagung, Jaga Hingga Panen
Lingkungan
Geram Lihat Mangrove Dirusak, Kapolda Riau Ini Benteng Masyarakat Pesisir, Tempat Satwa Berkembang Biak!
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau bersama Polres Kampar berhasil menggerebek sebuah rumah
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Pernyataan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau, Kombes Pol Mohamad Qori Oktohandoko di salah satu media si
Hukrim
kabarmelayu.com,SIAK Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Siak meminta kepolisian mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap wart
Hukrim