Kejagung Deteksi Keberadaan Riza Chalid Masih di Kawasan ASEAN

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini buronan internasional yang juga tersangka korupsi minyak mentah PT Pertamina, M Riza Chalid, keberadaannya tak jauh dari Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, dari identifikasi tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Riza Chalid masih bermukim di salah satu negara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN).

"Informasi dari penyidik sih (Riza Chalid) ada di salah satu negara, ya negara di wilayah ASEAN," ujar Anang saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/2/2026) seperti dikutip dari republika.co.id.

Baca Juga:

• Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim
• Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan

Namun begitu, Anang belum bersedia mengungkapkan informasi pasti keberadaan Riza Chalid itu apakah di Malaysia, atau di Singapura seperti yang pernah diungkap oleh Kementerian Imigrasi melalui pencatatan penggunaan paspor Si Raja Minyak itu.

"Tetapi kita tidak bisa memastikan, dan yang jelas red notice-nya sudah diterbitkan oleh interpol," ujar Anang.

Baca Juga:

• Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital
• Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian

Menurut Anang, penerbitan red notice oleh Markas Pusat Interpol di Lyon, Prancis tersebut akan semakin membatasi ruang gerak Riza Chalid. "Karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara anggota yang terikat interpol," ujar Anang.

Saat ini Jampidsus di Kejagung, kata Anang tinggal menunggu i'tikad baik dari negara-negara anggota interpol di tempat Riza Chalid berada, untuk bersedia menangkapnya lalu menyerahkannya ke aparat hukum Indonesia. Dari penerbitan red notice, status buronan internasional Riza Chalid tersebar ke 197 negara anggota interpol di seluruh dunia.

"Red notice ini, sifatnya bukan kewajiban (negara anggota interpol dalam menangkap). Ini (red notice) nggak terlalu mengikat, sifatnya sukarela. Dan itu tergantung kepada negara-negara anggota interpol. Kalau mereka (negara anggota interpol) beri'tikad baik, mereka akan memberitahukan bahwa di negara itu ada keberadaan DPO (buronan subjek red notice), lalu tentunya akan diinfokan ke pihak Indonesia melalui NCB (Interpol Polri)," ujar Anang.

Informasi negara interpol kepada NCB Polri itu yang selanjutnya akan berujung pada proses penangkapan, lalu penyerahan ke otoritas hukum Indonesia.

Jampidsus di Kejagung mengumumkan Riza Chalid sebagai tersangka korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding, pada Juli 2025 lalu.

Kasus tersebut terkait dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara setotal Rp 285,3 triliun sepanjang periode 2018-2023. Kasus tersebut saat ini sudah berujung ke pengadilan dengan menyidangkan belasan terdakwa, tersangka M Kerry Andrianto Riza (MKAR) yang merupakan anak kandung Riza Chalid.

Namun sebelum diumumkan tersangka Riza Chalid sudah berhasil kabur keluar Indonesia.

Republika

Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan

Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital

Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian

Lagi Ngopi. DPO Kasus Jual Beli HPT di Bengkalis Ditangkap

Sidang Perdana Dugaan Kasus Pemerasan 6 Kepala UPT di Lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, Abdul Wahid Minta Hakim Objektif