Sejarah Baru Pengupahan Dumai, Sektor Migas dan Sawit Mulai 2027 Miliki UMSK
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
JAKARTA - Penjaga pantai India menyelamatkan 81 orang di sebuah kapal yang berisi pengungsi Rohingya terapung di Laut Andaman. Namun, delapan orang tewas dan satu orang masih hilang.
Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri India, Jumat (26/2). Mereka menyebut para korban tidak akan diberi izin memasuki wilayah India.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivasta, menyatakan satu pengungsi yang lain hilang saat memberi keterangan mengenai berita penyelamatan, Kamis (25/2).
Baca Juga:
Mengutip Reuters, setelah empat hari berlayar, mesin kapal yang mengangkut etnis Rohingya itu rusak. Menurut Srivasta, etnis Rohingya tetap berada di dalam kapal hingga kehabisan makanan dan air bersih.
Banyak dari para pengungsi Rohingya sakit dan mengalami dehidrasi ekstrem saat mereka diselamatkan.
Baca Juga:
Dua kapal penjaga pantai India dikirim untuk membantu para pengungsi, 23 di antaranya adalah anak-anak. Srivasta mengatakan pemerintah India sedang berdiskusi dengan Bangladesh untuk memastikan para etnis Rohingya itu kembali dengan selamat.
Badan Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) memberikan peringatan pada awal pekan ini mengenai kapal yang hilang. Kapal itu berangkat dari Cox's Bazar, Bangladesh pada 11 Februari.
Padahal kamp-kamp pengungsi sudah didirikan untuk ratusan ribu orang Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.
India bukan negara yang turut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu mengatur hak pengungsi dan tanggung jawab negara untuk melindungi mereka.
India tidak memiliki hukum domestik untuk melindungi lebih dari 200.000 pengungsi yang saat ini ditampung, termasuk beberapa etnis Rohingya dari Myanmar.
Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan di Myanmar.
"Bangladesh menghormati kewajiban internasionalnya di bawah UNCLOS (Konvensi PBB mengenai Hukum Laut)," kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan.
Kemenlu Bangladesh mengklaim mereka yang mau menerima ketika negara-negara pesisir lain di kawasan itu berulang kali menolak menampung etnis Rohingya yang terombang-ambing di laut.
Kapal itu telah terlacak sekitar 1.700 kilometer dari Bangladesh dan 147 kilometer dari India.
"Negara bagian lain, terutama yang perairan teritorialnya menemukan kapal itu, memikul tanggung jawab utama dan mereka harus memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan prinsip pembagian beban," tegas Kemenlu Bangladesh.
(sumber: CNNIndonesia.com)
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kasat Noki Sisir Wilayah Rawan Narkoba di Pekanbaru, Polisi Temukan Sabu di Kampung Dalam
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pekanbaru menggelar Perkaderan Melati Dasar Pemuda Muhammadiya
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mencatat lima kecamatan masuk dalam kerawanan tinggi b
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dua daerah di provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai, telah menetapkan status siaga be
Lingkungan
BNNP Riau Ungkap Kasus Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu, Ekstasi dan Vape Etomidate Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten membuka Spillway Gate (pintu pelimpah) wadu
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT.
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim