Warga Bengkalis Masih Keluhkan BPJS Kesehatan

BENGKALIS, kabarmelayu.com - Masyarakat Kabupaten Bengkalis masih mengeluhkan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan.

Seperti disampaikan Wan Muhammad Sabri Ketua Komite Masyarakat Bukitbatu Siakkecil (KOMBES) menceritakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, seorang pasien bernama Juni Hartini yang terdaftar sebagai anggota BPJS tinggal dikelurahan Sungai Pakning dan akan melahirkan di RSUD Bengkalis dengan cara Operasi Cesar.

Ironisnya, BPJS milik Juni Hartini tidak berlaku, adapun alasan dari pihak RSUD karena anak yang akan dilahirkan tersebut tidak terdaftar di BPJS kesehatan. Sehingga mereka harus membayar biaya operasi mencapai jutaan rupiah.

Baca Juga:

• Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar
• Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

"Ini aneh, apa mungkin bayi yang belum lahir harus didaftarkan ke BPJS," kata Wan Muhammad Sabri, Kamis (26/1/17).

Diungkapkan Wan Muhammad Sabri lagi, menyangkut masalah persoalan BPJS, ia meminta Pemkab Bengkalis dan DPRD untuk segera merevisi anggaran sebesar Rp14 miliar untuk integrasi ke BPJS kesehatan.‎

Baca Juga:

• Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat
• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

"Kita saat ini tidak bisa mengharapkan BPJS, karena terlalu banyak kasus yang memberatkan masyarakat. Bukan malah meringankan tetapi malah memberatkan masyarakat, karena hal ini tidak ada sosialisasinya," ungkapnya lagi.

Dengan kejadian tersebut, ungkapnya lagi, untung saja pihak keluarga bisa meminjam uang untuk melakukan pembayaran persalinan istrinya dengan cara operasi Cesar di RSUD Bengkalis.

"Kalau mereka betul betul orang miskin, memang keluarga yang tidak mampu, apa yang yang terjadi kepada ibu dan anak yang akan dilahirkan itu. Karena pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap orang miskin, jadi kita minta kepada Pemkab Bengkalis supaya menolak BPJS dan harus kembali ke Jamkesmasda," ujarnya lagi.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Iwan Adriyadi mengatakan, bahwa sesuai dengan regulasi yang ada khusus untuk ibu hamil (Bumil) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri sudah memperoleh layanan, akan tetapi si calon bayi belum terdaftar. Oleh karena itu, si calon bayi juga hendaknya juga didaftarkan sebelum melahirkan. Dan ketika lahir sudah tercatat sebagai peserta BPJS.

"Silahkan Bumil juga mendaftarkan si calon bayinya sebagai peserta BPJS khususnya yang mandiri. Karena yang dilayani juga dua jiwa ibu dan calon bayi. Mendaftar sebelum sakit," katanya.

Iwan juga menambahkan, keikutsertaan BPJS mandiri dikembalikan ke masing-masing warga termasuk apakah calon bayi yang sudah berumur delapan bulan kehamilan didaftarkan sebagai peserta atau tidak.

 

(riauterkini.com)

Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar

Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik