Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito mengatakan langkah suspend dilakukan sebagai upaya memastikan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Harjito, seluruh SPPG yang telah beroperasi wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
Baca Juga:
"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujar Harjito dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku bagi dapur MBG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS.
Baca Juga:
"Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," katanya.
Berdasarkan data per 7 Maret 2026 pukul 11.00, terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Angka tersebut merupakan akumulasi laporan dari Koordinator Regional wilayah Sumatera yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur MBG di masing-masing provinsi.
Adapun provinsi dengan jumlah dapur yang belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur. Kemudian Lampung sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Sementara itu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur MBG yang belum mendaftarkan sertifikat tersebut.
Harjito menegaskan, kebijakan suspend ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan kualitas layanan program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," tegasnya.
Ia juga mengimbau pengelola SPPG yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
"Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkas dia.(SUMBER)
Enam tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru kabur saat turun dari mobil tahanan di halaman Pengadilan Neger
Peristiwa
Buka Peluang Usaha dan Kembangkan Kreativitas Ibuibu UMKM, PT IKPP Perawang Gelar Pelatihan Tata Boga, Membuat Bolu Gulung Batik
Sosial
PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperjuangkan status Pegawai Pemerin
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (
Lingkungan
Bukan Sekedar Pemusnahan Narkoba tapi Penyelamatan Puluhan Ribu Jiwa
TNI/Polri
Ketahanan Pangan Polsek Kandis, Hamparan Jagung Tumbuh Subur dan Berkembang dengan Baik
Lingkungan
Jusuf Kalla Krisis Ekonomi dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan, Universitas Harus Hadir Memberikan Solusi
Article
kabarmelayu.com,PEKANBARU PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menambah rute penerbangan i
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Opsnal Polsek Senapelan meringkus sorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang selama ini mere
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak enam jemaah haji asal Provinsi Riau saat ini dilaporkan masih harus menjalani perawatan intensif di rum
Muslim