Jamkesda Terutang Rp2,9 Miliar

SELATPANJANG - ‎Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi program pemerintah untuk bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Program tersebut juga diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, di Kepulauan Meranti, pada 2016 lalu, dari 32.658 jiwa masyarakat yang masuk dalam Jamkesda, hanya 12.770 jiwa saja yang diintegrasikan ke BPJS. Sementara sisanya ‎belum terintegrasi. “Jadi hanya 40 persennya saja yang terintegrasi, atau dimasukkan BPJS. Sedangkan sisanya masih Jamkesda,” ungkap Kabid ‎Pelayanan Kesehatan (Yankes) dr Ria Sari, didampingi Kasi Yankes drg Muftahada, Jumat (17/2) pagi.

Dia menjelaskan, anggaran untuk program Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS dialokasikan Pemkab Meranti pada 2016 sebesar Rp2,1 miliar. Dengan masing-masing jiwa ditanggung sebesar Rp23 ribu per bulannya.

Baca Juga:

• Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar
• Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

“Untuk program ini juga kita lakukan sharing dengan Diskes Provinsi Riau.‎ Di mana kita hanya membayar 60 persennya yakni Rp2,1 miliar, dan sisanya Rp1,4 miliar Diskes Riau yang membayarnya,” katanya.

Sementara itu untuk Jamkesda yang tidak terintegrasi tetap dianggarkan oleh Pemkab Meranti melalui Diskes. Besarannya sebesar Rp5 miliar. Namun, pada 2016 lalu terutang sebesar Rp2,9 miliar.

Baca Juga:

• Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat
• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

“Utang tersebut akan kita bayar pada 2017 ini. Tahun ini juga kita anggarkan kembali Rp5 miliar. Memang kondisinya begitu setiap tahun‎, tapi tetap kita bayarkan,” terang Ria.

‎Walaupun sama-sama dibiayai, namun Jamkesda yang terintegrasi bisa mendapatkan layanan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Sementara untuk Jamkesda tanpa terintegrasi hanya bekerja sama dengan RSUD Bengkalis, dan RSUD Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri. Lebih jauh, dr Ria mengaku pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin tetap dialokasikan setiap tahunnya.  

“Tahun ini totalnya sama dengan tahun lalu yakni Rp2,1 miliar untuk Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS dan Rp5 miliar untuk Jamkesda‎ yang tidak terintegrasi,” terangnya.

 

sumber: riaupos.co

 

Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar

Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik