18 Bidan PTT RDP Dengan Komisi II DPRD Kampar

BANGKINANG, kabarmelayu.com - 18 orang Bidan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan Kampar, Senin (06/03/2017) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kampar.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kampar dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar Iib Nursaleh dan sekretaris Hendrayani, anggota Komisi Sri Wahyu Setianingsih, H Kasrusyam, Hanafiah, Firman Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Kampar Dr M Harris beserta Staf, Kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya masusia (BKPSDM) Kampar Zulfahmi dan staf.

Perwakilan Bidan PTT, Leni kepada awak media mengatakan, bahwa semangat para Bidan PTT dalam melaksanakan tugas dan profesinya menurun drastis.

Baca Juga:

• Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar
• Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

"Jujur saya katakan, semangat kerja kami saat ini hanya tinggal 20 persen saja," ujarnya mengeluh

Dikatakan, dulu pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) mengutamakan para tenaga honor yang lama mengabdi, saat ini kami yang telah lama mengabdi tidak menjadi prioritas karena terikat dengan sebuah ketentuan, dimana kami dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN karena usia kami diatas 35 tahun, kata pejuang kesehatan ini.

Baca Juga:

• Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat
• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Kami sangat paham dan mengerti dengan regulasi peraturan saat ini, namun jika ada peluang dan masih ada jalan tolong juga kami yang telah lama mengabdi ini juga  dapat diperhatikan dan diangkat menjadi ASN, harapnya.

Ketua Komisi II Iib Nursaleh usai RDP menyampaikan, hal ini merupakan salah satu tugas bersama guna memperjuangkan hal ini di tingkat pusat, mulai dari Pemerintah daerah, DPRD Kampar, Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kampar dan Bidan PTT itu sendiri, ujarnya.

"Mari kita berjuang bersama guna mencarikan solusi, karena yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Kampar saja melainkan diseluruh daerah, percayalah kalau kita tanam itu sebuah kebaikan akan berbuah kebaikan," ujar Iib.

Sementara itu sekretaris Komisi II DPRD Kampar, Hendrayani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Komisi II bersama Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kampar akan berkonsultasi dengan Kemenpan RI dan DPR RI yang membidangi kesehatan. "Kita berharap agar 18 orang Bidan PTT yang telah lama mengabdi bisa diakomodir menjadi ASN," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kampar Dr M. Harris berharap adanya regulasi peraturan perundangan yang ada sehingga Bidan PTT yang telah lama mengabdi dapat diangkap menjadi ASN.

"Saya sangat yakin ke 18 orang Bidan PTT yang tersebar dipelosok desa di Kabupaten Kampar ini dapat diperjuangkan. Mereka itu tidak lulus tes karena tidak memenuhi prasyarat ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014. Usia mereka diatas 35 tahun," ungkap Harris.

Dijelaskan, dari 256 bidan PTT dilingkungan Dinas Kesehatan Kampar hanya 23 orang yang tidak lulus tes, 18 orang usia diatas 35 tahun, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang bidan PTT tidak mengikuti tes. (Sy/rec)

Diduga Rp500 Juta untuk Cari Proyek Pemerintah, Kini Muncul Permintaan Rp1,3 Miliar

Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik