18 Bidan PTT RDP Dengan Komisi II DPRD Kampar

BANGKINANG, kabarmelayu.com - 18 orang Bidan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan Kampar, Senin (06/03/2017) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kampar.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kampar dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar Iib Nursaleh dan sekretaris Hendrayani, anggota Komisi Sri Wahyu Setianingsih, H Kasrusyam, Hanafiah, Firman Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Kampar Dr M Harris beserta Staf, Kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya masusia (BKPSDM) Kampar Zulfahmi dan staf.

Perwakilan Bidan PTT, Leni kepada awak media mengatakan, bahwa semangat para Bidan PTT dalam melaksanakan tugas dan profesinya menurun drastis.

Baca Juga:

• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG
• Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

"Jujur saya katakan, semangat kerja kami saat ini hanya tinggal 20 persen saja," ujarnya mengeluh

Dikatakan, dulu pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) mengutamakan para tenaga honor yang lama mengabdi, saat ini kami yang telah lama mengabdi tidak menjadi prioritas karena terikat dengan sebuah ketentuan, dimana kami dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN karena usia kami diatas 35 tahun, kata pejuang kesehatan ini.

Baca Juga:

• Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla
• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Kami sangat paham dan mengerti dengan regulasi peraturan saat ini, namun jika ada peluang dan masih ada jalan tolong juga kami yang telah lama mengabdi ini juga  dapat diperhatikan dan diangkat menjadi ASN, harapnya.

Ketua Komisi II Iib Nursaleh usai RDP menyampaikan, hal ini merupakan salah satu tugas bersama guna memperjuangkan hal ini di tingkat pusat, mulai dari Pemerintah daerah, DPRD Kampar, Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kampar dan Bidan PTT itu sendiri, ujarnya.

"Mari kita berjuang bersama guna mencarikan solusi, karena yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Kampar saja melainkan diseluruh daerah, percayalah kalau kita tanam itu sebuah kebaikan akan berbuah kebaikan," ujar Iib.

Sementara itu sekretaris Komisi II DPRD Kampar, Hendrayani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Komisi II bersama Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kampar akan berkonsultasi dengan Kemenpan RI dan DPR RI yang membidangi kesehatan. "Kita berharap agar 18 orang Bidan PTT yang telah lama mengabdi bisa diakomodir menjadi ASN," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kampar Dr M. Harris berharap adanya regulasi peraturan perundangan yang ada sehingga Bidan PTT yang telah lama mengabdi dapat diangkap menjadi ASN.

"Saya sangat yakin ke 18 orang Bidan PTT yang tersebar dipelosok desa di Kabupaten Kampar ini dapat diperjuangkan. Mereka itu tidak lulus tes karena tidak memenuhi prasyarat ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014. Usia mereka diatas 35 tahun," ungkap Harris.

Dijelaskan, dari 256 bidan PTT dilingkungan Dinas Kesehatan Kampar hanya 23 orang yang tidak lulus tes, 18 orang usia diatas 35 tahun, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang bidan PTT tidak mengikuti tes. (Sy/rec)

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah