Fantastis! Utang BPJS ke Seluruh RS di Indonesia Capai 17 T

JAKARTA - Utang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit nampaknya tidak main-main. Jumlahnya mencapai Rp 17 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Kuntjoro. "Piutang [rumah sakit ke BPJS] yang saya tau hingga 30 September 2019 itu Rp 17 triliun. Semua, se-Indonesia," katanya di gedung DPR Senin (12/11/2019).

Menurut Kuntjoro angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya PERSI menekankan agar BPJS bisa segera menyelesaikan kewajibannya tersebut. Jika tidak, operasional RS yang berpotensi terganggu.

Baca Juga:

• Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i
• Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat

"Terpenting sekarang bayar dulu. Saya kan rumah sakit nih. Yang penting dibayar dulu aja. Supaya pasien yang non BPJS-nya itu meningkat," lanjut Kuntjoro.

Sudah menjadi rahasia umum jika jumlah pasien dengan menggunakan BPJS menjadi mayoritas di banyak RS. Pun di RS besar, jumlah pasien non BPJS masih kalah dengan pasien BPJS.

Baca Juga:

• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting
• Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

"RS besar seperti Gatot Subroto bisa 30-40% yang pasien non BPJS," lanjutnya.

Karenanya, RS sebaiknya jeli dalam menentukan daftar penyakit mana saja yang bisa maupun tidak bisa digunakan dengan BPJS. "Makanya RS inovasi. Apa aja penyakit yang tidak dibiayai non BPJS. Kan ada penyakit yang tidak dibiayai BPJS. How to treat services itu ditentukan leadernya," kata Kuntjoro.

Bukan kali ini saja utang BPJS naik ke permukaan. Sebelumnya, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa utang BPJS kepada RS yang berada di bawah Muhammadiyah mencapai Rp 300 miliar.

"Pimpinan pusat Muhammadiyah bilang ke saya tolong diingatkan Kementerian Kesehatan BPJS mereka punya utang 300 miliar kepada Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia tolong ini diperintahkan agar jangan sampai operasional rumah sakit yang membantu masyarakat terkendala," sebut Daulay kala Rapat Dengar Pendapat antara Kemenkes dan Komisi 9 beberapa waktu lalu.

(cnbcindonesia.com)

Syiar Dakwah, Azwendi Fajri Dukung Penuh Bengkel Da'i

Soal Konflik Lahan di Rupat, Pemkab Bengkalis Buka Audiensi dengan Masyarakat

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik

Open Turnamen Volleyball Putra Dandim Cup ke-8 Inhil Resmi Dibuka