Ukuran Pos Kamling Sama Tapi Harganya Berbeda, BPK Diminta Audit Dana Desa

RENGAT, kabarmelayu.com - BPK diminta mengaudit Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber APBN dan APBD per Desa. Karena ditemukan hal yang janggal di salah satu daerah di Riau yang membuat warga bertanya-tanya.

"Untuk mencegah agar tidak terjadi penyalagunaan atau penyelewengan oleh oknum kepala desa BPK Provinsi Riau kita harapkan mengaudit ADD atau DD satu persatu desa," kata Kiswanto saat bincang-bincang dengan tim wartawan di kedai Kopi Pematang Reba, Rabu (2/11/2016).

Kejanggalan-kejanggalan dalam anggaran, katanya, kegiatan fisik pembangunan Pos Kamling ukuran dan betuknya sama, tapi anggarannya berbeda, pembangunan aula tanpa dinding mencapai Rp250 juta, pembangunan pengerasan jalan dan pembangunan fisik lainnya yang juga membuat masyarakat bertanya-tanya.

Baca Juga:

• Pustu Dendan Klarifikasi Soal Biaya Persalinan Rp10 Juta
• Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru

"Sebagai masyarakat kita sangat berharap sekali BPK Riau dapat mengaudit satu per satu Dana Desa," sambung Kiswanto.

"Kita siap sebagai masyarakat mendampingi tim BPK untuk menunjukkan satu per satu bangunan fisik di setiap Desa di Inhu yang terkesan janggal dan tidak jelas bangunannya," pungkasnya.

Baca Juga:

• Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit
• DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

 

(datariau.com)

Pustu Dendan Klarifikasi Soal Biaya Persalinan Rp10 Juta

Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru

Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit

DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru