Ditjen PPI LHK Ingatkan Ancaman Triple Planetary Crisis

kabarmelayu.comPEKANBARU - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengingatkan ancaman triple planetary crisis. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Irawan Asaad merinci tiga krisis, yakni perubahan iklim, hilangnya biodiversity, serta polusi dan limbah.

"Persoalan triple planetary crisis yang meliputi ancaman perubahan iklim, polusi dan hilangnya keragaman hayati menjadi ancaman serius bagi semua makhluk hidup dan ekosistem dunia termasuk Indonesia," kata Irawan Asaad pada seminar nasional perlindungan ekosistem dan lingkungan, di Hotel Royal Asnof, Rabu (26/2/2025).

"Ketiga permasalahan itu bila diperdalam maka ultimate masalahnya adalah indikasi kerusakan atmosfer seperti dahsyatnya polusi yang ujungnya merusak seluruh ekosistem kita," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan tetap prioritaskan penanganan isu perubahan iklim.

Baca Juga:

• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai
• Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

"Hal ini diwujudkan dengan pengusungan berbagai program yang berujung pada asistensi kita yaitu mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan," ungkap Irawan.

Irawan Asaad menyebutkan, Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 8 persen per tahun dengan memastikan pembangunan hijau, tangguh dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon
• Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalahari: Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS

"Isu ini menentukan visi Indonesia dalam mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca hingga zero pada 2060," sebutnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan emisi dan penyelenggaraan karbon. Dalam upaya mencapai misi emisi gas tersebut, KLHK mempromosikan berbagai aksi mitigasi atas perubahan iklim. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi ekonomi karbon.

"Salah satu fokus utama dalam perubahan iklim adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai ekonomi karbon dan diubah menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekosistem teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi," terang Irawan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan ekosistem perdagangan karbon dari seluruh elemen, mulai dari penguatan registrasi nasional, penguatan laporan, verifikasi atau MRF, penguatan sertifikat emisi hingga membuat sertifikat emisi di Indonesia memiliki integritas yang tinggi.

"Permasalahan perubahan iklim bukan hanya soal melindungi bumi, tapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi untuk generasi berikutnya," katanya.

Oleh karena itu, komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi dan mewujudkan visi menuju zero emisi 2060 akan sangat menentukan kerja sama dari berbagai sektor.

"Kegiatan seperti seminar nasional ini dan berkolaborasi bersama sebagai wujud dukungan menuju Indonesia lebih baik," tandas Irawan.

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Polda Riau Bongkar Dugaan Kejahatan Lingkungan yang Dilakukan Korporasi Sawit

Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon

Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalahari: Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS

Tak Singgung Pemulihan Hutan, Jikalahari: Permenhut 20 Tahun 2025 Kejahatan Terencana Putihkan Sawit Ilegal

Hutan Sumatera Menyusut, Bencana Membesar, Saatnya Keluar dari Tata Kelola Reaktif