Ditjen PPI LHK Ingatkan Ancaman Triple Planetary Crisis

kabarmelayu.comPEKANBARU - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengingatkan ancaman triple planetary crisis. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Irawan Asaad merinci tiga krisis, yakni perubahan iklim, hilangnya biodiversity, serta polusi dan limbah.

"Persoalan triple planetary crisis yang meliputi ancaman perubahan iklim, polusi dan hilangnya keragaman hayati menjadi ancaman serius bagi semua makhluk hidup dan ekosistem dunia termasuk Indonesia," kata Irawan Asaad pada seminar nasional perlindungan ekosistem dan lingkungan, di Hotel Royal Asnof, Rabu (26/2/2025).

"Ketiga permasalahan itu bila diperdalam maka ultimate masalahnya adalah indikasi kerusakan atmosfer seperti dahsyatnya polusi yang ujungnya merusak seluruh ekosistem kita," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan tetap prioritaskan penanganan isu perubahan iklim.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan
• Polres Rohil Sita 483 Keping Kayu Olahan Diduga Hasil Ilog

"Hal ini diwujudkan dengan pengusungan berbagai program yang berujung pada asistensi kita yaitu mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan," ungkap Irawan.

Irawan Asaad menyebutkan, Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 8 persen per tahun dengan memastikan pembangunan hijau, tangguh dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi
• Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

"Isu ini menentukan visi Indonesia dalam mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca hingga zero pada 2060," sebutnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan emisi dan penyelenggaraan karbon. Dalam upaya mencapai misi emisi gas tersebut, KLHK mempromosikan berbagai aksi mitigasi atas perubahan iklim. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi ekonomi karbon.

"Salah satu fokus utama dalam perubahan iklim adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai ekonomi karbon dan diubah menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekosistem teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi," terang Irawan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan ekosistem perdagangan karbon dari seluruh elemen, mulai dari penguatan registrasi nasional, penguatan laporan, verifikasi atau MRF, penguatan sertifikat emisi hingga membuat sertifikat emisi di Indonesia memiliki integritas yang tinggi.

"Permasalahan perubahan iklim bukan hanya soal melindungi bumi, tapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi untuk generasi berikutnya," katanya.

Oleh karena itu, komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi dan mewujudkan visi menuju zero emisi 2060 akan sangat menentukan kerja sama dari berbagai sektor.

"Kegiatan seperti seminar nasional ini dan berkolaborasi bersama sebagai wujud dukungan menuju Indonesia lebih baik," tandas Irawan.

Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

Polres Rohil Sita 483 Keping Kayu Olahan Diduga Hasil Ilog

Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

20 Hektare Konsesi PT SPM Dirambah, Polres Bengkalis Tetapkan Tersangka