Pembeli Kredit Karbon Nyatakan Minat Berinvestasi di Riau

kabarmelayu.comLONDON - Terobosan Gubernur Riau Abdul Wahid yang membuka diri pada pasar perdagangan karbon dunia, mendapatkan apresiasi dari para investor, khususnya dalam kegiatan London Climate Action Week pada 23 Juni 2025.

Kehadiran Abdul Wahid pada London Climate Action Week 23 Juni tersebut merupakan salah satu wujud komitmen kuat Pemprov Riau untuk mendukung Pemerintah dalam menerapkan Pasal 6 Paris Agreement.

Dalam kegiatan London Climate Action Week itu, turut hadir para pembeli kredit karbon meliputi berbagai entitas, mulai dari perusahaan besar seperti Shell, Microsoft, Standard Chartered, Emergent, Citigroup Lnc serta Pemerintah seperti Greater London Authority (GLA) dan organisasI-organisasi yang terlibat dalam proyek hijau.

Baca Juga:

• Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon
• Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalahari: Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS

Para perusahaan besar dan organisasi yang terlibat dalam proyek hijau ini memiliki kewajiban membeli kredit karbon untuk mengimbangi jejak emisi yang ditimbulkan dari industri mereka, sebagai wujud komitmen penuh mengimplementasikan Pasal 6 Paris Agreement.

Perusahaan besar tersebut mencari jurisdiksi yang dinilai memiliki kesiapan menerapkan skema perdagangan karbon sesuai Pasal 6 Paris Agreement.Namun komitmen kuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pertimbangan utama bagi para pembeli dalam skema kredit karbon ini.

Baca Juga:

• Tak Singgung Pemulihan Hutan, Jikalahari: Permenhut 20 Tahun 2025 Kejahatan Terencana Putihkan Sawit Ilegal
• Hutan Sumatera Menyusut, Bencana Membesar, Saatnya Keluar dari Tata Kelola Reaktif

Perwakilan Kementerian Kehutanan, Prof. Haruni yang mewakili Pemerintah Indonesia, dalam sesi pemaparannya menyampaikan kesiapan Pemerintah Indonesia yang didukung juga oleh komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung ekonomi hijau.

Dia menerangkan, Riau merupakan salah salah satu provinsi yang memiliki inisiatif kuat untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menurunkan emisi karbon.

"Pemerintah Indonesia bersama Pemprov Riau berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon," katanya, Selasa (24/6/25).

Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah yang mendampingi Gubernur Riau dalam pertemuan itu menerangkan, setidaknya ada tiga isu utama yang menjadi pembahasan oleh para pembeli kredit karbon dalam mencari penjual.

Pertama, inisiative kebijakan ditingkat wilayah (jurisdiksi), kedua kesiapan arsitektur REDD+ Provinsi, dan keselarasan komitmen pemerintah dan pemerintah daerahnya.

Kehadiran langsung Gubernur Riau dalam kesempatan tersebut bersama pemerintah pusat merupakan langkah strategis dalam kredit karbon.

Riau menyimpan potensi besar dalam penyerapan karbon dunia, sehingga dengan demikian langkah ini sekaligus menunjukkan kemampuan Gubri Wahid dalam mencari solusi kreatif atas tantangan pembangunan, termasuk di tengah defisit anggaran nasional.

"Kehadiran Gubernur itu untuk meyakinkan para calon pembeli bersama pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah harus selaras. Riau sudah punya inisiative kebijakan yakni Green for Riau, kesiapan arsitektur REDD+ kita juga sudah berjalan, dan Pak Gubernur Riau sudah beberapa kali menemui langsung menteri terkait menyampaikan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan Pasal 6 Paris Agreement, " ungkap Purnama.

Dijelaskan, sejumlah investor sudah ada yang berminat, hal ini sudah menjadi kewajiban sesuai dengan pasal 6 Paris Agreement.

"Alhamdulillah sudah ada investor yang berminat, nanti ditindaklanjuti," ujar Purnama.

Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon

Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalahari: Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS

Tak Singgung Pemulihan Hutan, Jikalahari: Permenhut 20 Tahun 2025 Kejahatan Terencana Putihkan Sawit Ilegal

Hutan Sumatera Menyusut, Bencana Membesar, Saatnya Keluar dari Tata Kelola Reaktif

1 Juta Ha Konsesi Dicabut, 116 Ribu Ha di Sumatra

Polisi Sita Kayu Olahan dan Truk Pengangkut Hasil Ilegal Logging di Kuansing