Pengakuan Hutan Adat Kunci Kurangi Deforestasi

kabarmelayu.comJAKARTA - Imenegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

"Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita," kata Raja Juli di United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil, kemarin.

Dalam pernyataannya, Kementerian Kehutanan menjelaskan United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan yang diselenggarakan Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri Pangeran William dari Inggris, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

Baca Juga:

• Empat Kecamatan Dukung Munawar Rosidi Sebagai Panglima Tameng Adat LAMR Bengkalis
• Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

Dalam forum tersebut, Raja Juli menjelaskan pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

Raja Juli menekankan pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat tapi juga menekan angka deforestasi. Ia merujuk menurut data SOIFO 2024 yang menunjukkan pengakuan hutan adat terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30 sampai 50 persen.

Baca Juga:

• PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun
• Polres Rohil Sita 483 Keping Kayu Olahan Diduga Hasil Ilog

"Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan, oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal," kata Raja Juli.

Ia juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

"Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi—bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang," katanya.

Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements menyambut baik komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari upaya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir. Clements mengatakan komitmen ini contoh kepemimpinan dalam melindungi manusia dan bumi.

"Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan," katanya.

Republika

Empat Kecamatan Dukung Munawar Rosidi Sebagai Panglima Tameng Adat LAMR Bengkalis

Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun

Polres Rohil Sita 483 Keping Kayu Olahan Diduga Hasil Ilog

Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi