HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi, PKK Bengkalis Raih 3 Penghargaan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkalis berhasil meraih tiga pengha
Pemerintahan
Disetujui oleh 51,2 persen pemilih Swiss, undang-undang tersebut melarang penutup wajah atau cadar di ruang publik. Jika melanggar terancam denda hingga CHF 1.000 (sekitar 1.143 Dolar AS atau Rp 18 Juta). Undang-undang ini merupakan bagian dari Undang-Undang Federal tentang Larangan Menutup Wajah.
Pemerintah Swiss mengklarifikasi bahwa, untuk meminimalisir birokrasi, denda awalnya akan dikenakan sebesar CHF 100 (sekitar 114 Dolar AS atau Rp 1,7 Juta) dan dapat dibayarkan di tempat. Mereka yang menolak untuk membayar denda administratif di tempat dapat menghadapi denda yang lebih tinggi berdasarkan prosedur standar.
Baca Juga:
Pengecualian untuk larangan menutup wajah termasuk tempat ibadah, pesawat terbang, dan ruang konsuler dan diplomatik. Penutup wajah juga diperbolehkan untuk alasan kesehatan, keselamatan, cuaca, atau adat istiadat tradisional Swiss.
Dalam kasus-kasus tertentu, cadar dapat diizinkan untuk tujuan artistik, hiburan, dan iklan. Selain itu, cadar dapat disetujui oleh pihak berwenang untuk pertemuan publik yang melibatkan kebebasan berekspresi, asalkan keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga.
Baca Juga:
Undang-undang baru ini telah menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap perempuan Muslim yang mengenakan burka atau niqab sebagai ekspresi keimanan, demikian dikutip dari laman The Latin Times, Kamis (7/11).
Reuters memberitakan bahwa larangan menggunakan cadar yang diberlakukan Swiss akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Asosiasi Muslim mengecam larangan tersebut.
Dewan Federal yang memerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menetapkan awal larangan tersebut. Siapa pun yang secara tidak sah melanggarnya akan dikenakan denda.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkalis berhasil meraih tiga pengha
Pemerintahan
Politik Jangan Membunuh Bisnis, Prof. Didik J. Rachbini Kerusakan Institusi Ancam Iklim Ekonomi dan Investasi
Article
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 62 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru, bakal menerima bantuan pangan berupa 30 kilo
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Infor
Iptek
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Rambah Samo bersama Koperasi Rambah Samo Sakti (RSS) kembali mendatangi DPRD Riau untuk ke
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Kriminal Umum, Polda Riau bersama jajaran berhasil mengungkap puluhan kasus pencurian kendaraan ber
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Mewakili Bupati Indragiri Hilir, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Inhil H. Afrizal membuka Sosialisasi Penyusuna
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru menutup putaran pertama Liga 2 Pegadaian dengan pencapaian positif. PSPS mempertahankan posisi di
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau menggelar apel siaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagai langkah memperkuat kesiap
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil memetik tiga poin saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan kesembilan Liga 2 Championship 202
Sport