IDI dkk Takkan Ikut Tangani Corona Bila Tak Ada Jaminan APD

JAKARTA - Organisasi profesi tenaga medis menuntut Pemerintah dan fasilitas kesehatan menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan Covid-19. Jika tidak tersedia, tenaga medis diminta tak menangani pasien kasus tersebut.

Hal itu dikatakan Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Halik Malik, saat dikonfirmasi perihal Pernyataan Bersama Organisasi Profesi yang beredar di media sosial soal tuntutan APD itu.

"Kami meminta terjaminnya Alat pelindung DIRI (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga medis. Bila ini tak terpenuhi maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat," demikian tertulis dalam pernyataan bersama itu.

Baca Juga:

• PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional
• Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

"Iya [itu tuntutan] kepada pemerintah dan fasilitas kesehatan," kata Halik, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).

Dia mengatakan para tenaga medis rentan terjangkit karena berhubungan langsung dengan pasien. Jika tanpa APD, Halik meminta kepada tenaga medis untuk tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien Covid-19.

Baca Juga:

• Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan
• Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

"Iya, bukan menarik, tapi membatasi hanya yang ada APD yang bisa bertugas agar tidak tertular atau malah menularkan," terang dia.

Halik mafhum tenaga medis merupakan garda terdepan dalam `perang` melawan Covid-19. Jika petugas tertular, RS sendiri yang rugi karena kekurangan tenaga medis.

"Ya harus begitu, kalau tidak akan berisiko tertular atau malah menularkan. Itu yang dihindari agar kasus tidak bertambah dan tenaga medis tetap tersedia," tandasnya.

"Kalau tenaga medis tertular kan harus dirumahkan. Nah, itu bahaya untuk RS bisa lumpuh," ujarnya lagi.

Dalam surat tersebut, organisasi profesi yang terlibat dalam pernyataan bersama itu adalah IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Surat tersebut diteken oleh Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih pada 27 Maret.

Diketahui, Pemerintah sudah menyebar kebutuhan APD tambahan ke semua wilayah. Namun, kelangkaan terancam kembali terjadi jika tak ada pasokan tambahan. Pasalnya, APD itu kebanyakan hanya sekali pakai.

Dalam surat tersebut, organisasi profesi yang terlibat dalam pernyataan bersama itu adalah IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Surat tersebut diteken oleh Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih pada 27 Maret.

Diketahui, Pemerintah sudah menyebar kebutuhan APD tambahan ke semua wilayah. Namun, kelangkaan terancam kembali terjadi jika tak ada pasokan tambahan. Pasalnya, APD itu kebanyakan hanya sekali pakai.

(CNNIndonesia.com)

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka