Jokowi Ungkap Deretan Bahan Pangan yang `Krisis` di RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik yang ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan lanjutan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Laporan yang saya terima, untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi," kata Jokowi.

Baca Juga:

• PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional
• Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Tak hanya itu, laporan yang diterima kepala negara juga menyebutkan bahwa stok cabai besar mengalami defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah pun diperkirakan defisit di 1 provinsi.

"Stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," katanya.

Baca Juga:

• Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan
• Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk betul-betul menghitung secara berkala stok komoditas pangan strategis agar tidak terjadi kekurangan stok. Apalagi, di tengah wabah Covid-19.

"Saya ingin dilakukan hitungan yang cepat, assesment yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," katanya.

Jokowi lantas menekankan bahwa transportasi antar provinsi, antar pulau, maupun antar wilayah agar tidak terganggu kendati ada sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya cek terus, karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota memang ada satu dua yang terganggu terutama transportasi pesawat," jelasnnya.

"Ini tolong betul-betul kita exercise agar jangan distribusi bahan pokok, bahan yang penting tidak terganggu karena sekali lagi kita negara kepulauan," katanya.

(CNBCIndonesia.com)

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka