PT Pos Indonesia Diminta Antisipasi Klaster Pos Saat Penyaluran BST

JAKARTA - Direktur Eksekutif P3S Political and Policy Public Studies), Jerry Massie, mendorong PT Pos Indonesia yang notabene dikenal sebagai perusahan layanan pengiriman untuk menyalurkan BST langsung ke rumah penerima.

"Kalau kantor pos bisa, langsung dikirim ke alamat yang menerima Bansos," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Menurut Jerry, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 karena penyaluran BST terpusat di suatu titik terbukti menimbulkan kerumunan warga. Lebih jauh, kata Jerry, klaster pos lantaran penyaluran BST yang tak peka epidemi juga bisa terjadi.

Baca Juga:

• Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan
• Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

"Akan terjadi lagi kerumunan warga dan juga klaster baru muncul, bisa klaster pos juga bisa jadi varian baru," kata Jerry.

Perbaikan teknis penyaluran BST, menurut Jerry, juga tak bisa menjadi tanggungjawab PT Pos Indonesia saja. Kemensos juga harus menunjukkan tanggungjawabnya pada publik mengingat BST memang program Kemensos RI.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru
• Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

Bagaimana pun, menurut Jerry, PT Pos Indonesia hanya mitra yang terikat kerjasama dengan Kemensos RI. Carut-marut penyaluran BST oleh PT Pos seharusnya juga ditilik dari ketentuan kerjasama yang terbangun antara PT Pos Indonesia dengan Kemensos.

"Boleh jadi, nilai nominal kerjasamannya memang tidak cukup bagi PT Pos untuk teknis penyaluran langsung ke rumah penerima BST. Nah ini, Kemensos harus terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik," ujar Jerry.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan mandat kepada PT Pos indonesia (Persero) untuk kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara serentak di Indonesia.

BST kembali ditargetkan untuk diberikan ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 12 triliun. BST diberikan ke PKM sebesar Rp 600 ribu, yang diperuntukkan bulan Mei dan Juni, atau penyaluran tahap 14 dan 15 yang diberikan sekaligus. Pada 24 Juli lalu, Pos Indonesia tancap gas untuk mengejar target penyaluran BST hingga di tangan KPM.
Namun dengan adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, PT Pos Indonesia diminta agar menyalurkan BST secara antaran langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau door to door. Mekanisme ini dianggap efektif untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST dan KPM tidak perlu keluar rumah, sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19.
Dalam impelementasinya, PT Pos Indonesia tidak mampu untuk mengatur jadwal pengambilan BST sehingga hampir semua daerah terjadi kerumunan saat antre saat BST disalurkan. Bahkan, kerumunan itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Ia mengkritik sistem penyaluran bantuan sosial oleh PT Pos Indonesia yang mengakibatkan kerumunan orang di Kantor Pos. "Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di Kantor Pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW," kata Muhadjir di Banjarmasin, Rabu (4/8/2021). (**)

Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan

Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru

Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal