Presiden Ancam Reshuffle Jika Gagal Capai Target

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memperingatkan atau mengancam menterinya bahwa mereka bisa diganti jika gagal mencapai target yang telah ditetapkannya. "Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya," katanya di Jakarta, Sabtu (22/4).

Peringatan Kepala Negara itu diungkapkan ketika berbicara pada Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2017 di Jakarta. Ketika berbicara tentang masalah ekonomi, Presiden menyatakan ekonomi nasional tetap tumbuh walau dunia melambat.

"Rasio ketimpangan, rasio kesenjangan atau gini rasio. Kita bisa melihat bahwa pada posisi pada saat ini berada pada posisi 0,397. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini sudah menurun sedikit demi sedikit, tetapi kita ingin agar gini rasio turun lebih banyak lagi," kata Presiden saat membuka Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 itu.

Baca Juga:

• Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026
• Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

Presiden mengatakan, ekonomi dunia masih dalam pelambatan, namun ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,02 persen terbaik ketiga di bawah Cina dan India. "Ini juga patut kita syukuri, tetapi yang perlu dilihat lebih detil, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen tadi itu yang menikmati siapa? Ini yang perlu dilihat secara detil," kata Presiden.

Jokowi mengakui, beberapa kali pihaknya bertemu dengan Ketua MUI beserta jajaran pengurus membicarakan ekonomi rakyat, ekonomi umat. Presiden juga menyatakan, dirinya hampir setiap minggu berada di daerah untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan masyarakat bawah.

Baca Juga:

• PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!
• UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Sabet Juara III Lomba Resensi Buku se-Kabupaten Kampar

Presiden menegaskan, bahwa dirinya kerja selalu memberikan target kepada para menterinya dan target itu harus bisa tercapai. Kata dia, jika tidak diberikan target yang konkret, maka sampai kapan 126 juta lahan yang belum bersertifikat, akan selesai.

"Bayangkan kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun penyertifikatan ini bisa diselesaikan? Dan ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses ke permodalan, baik bank syariah, ventura capital atau bank lainnya, karena tidak memiliki jaminan," katanya.(ROL)

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!

UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Sabet Juara III Lomba Resensi Buku se-Kabupaten Kampar

PPWI Fasilitasi Keluarga Jenguk Jekson Sihombing di Lapas Nusakambangan

Pengamat: Sengketa F-SPTI Bengkalis Cukup Mengacu Putusan PN Jakarta Timur