Fahri Hamzah: Ada Kelompok Dalang dari Penerbitan Perppu Ormas

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (ormas), tidak melewati beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum diterbitkan.

"Ini misalnya Perppu tentang ormas, tidak ada satupun ormas yang pernah diajak bicara. Atau stakeholder lain yang berkaitan tentang gerakan masyarakat yang mengadvokasi masyarakat sipil. Kan tidak ada yang diajak rapat, langsung dibuat Perppu," papar Fahri di di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Menurut Fahri terkait Perppu ini tidak boleh di order dengan lobi-lobi. Harus ada diskursus atau ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Sedangkan jika dilihat Perppu tersebut justru memotong puluhan tahap yang seharusnya dijalani dahulu sebelum diterbitkan.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah
• Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Dirinya menambahkan, beberapa tahap tersebut diantaranya tahap sosialisasi, tahap penyusunan naskah akademik, tahap RDP dengan masyarakat, stakeholder.

"Setelah RDP, ada raker, pembahasan tingkat pertama seterusnya sampai panja, setelah panja timus timsin, diketok baru sampai pembahasan terakhir di tingkat pertama pemerintah dan DPR lalu baru paripurna. Nah ini nggak ada," kata Fahri.

Baca Juga:

• Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap
• Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

Selain itu Fahri pun merasa curiga karna Perppu ini sudah jadi tanpa melalui tahap-tahap yang seharusnya. Ia pun juga mencurigai adanya kelompok mastermind dari Perppu ini.

"Saya mencurigai kelompok ini berbahaya. Kita sebagai bangsa perlu waspada bahwa pemerintah kesusupan dari kelompok berbahaya ini. Ini yang saya khawatirkan mereka bekerja secara sepihak menggunakan tentacle mereka di pemerintahan lalu tiba-tiba mengumumkan situasi darurat seolah ada masalah, sehingga pemerintah terbuka dengan DPR aja tidak. Kita tidak diberitahu," tuturnya.

(muf/okezone)

Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah

Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap

Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare