PEKANBARU, riaueditor.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas PUPR akan membangun Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 1.621 unit. Pembangunan RLH yang berasal dari dana APBD Riau 2021 itu ditujukan bagi warga kurang mampu di 12 kabupaten/kota di Riau.
"Kalau RLH yang tahun 2020 dan 2021 itu, tidak akan terjadi. Program ini hasil reses 65 anggota dewan", ucap ketua Komisi IV DPRD Riau, H. Parisman Ikhwan SE MM saat dikonfirmasi wartawan terkait kemungkinan terjadinya pemberian RLH yang salah sasaran, Senin (11/7/21).
Ia menjelaskan, program pembangunan 1.621 unit RLH ini, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau Syamsuar, bahwa RLH harus terlaksana pembangunannya.
Baca Juga:
"Orang-orang yang layak menerima rumah itu sudah terdaftar. Sudah dilakukan survei. Ini bukan rehab, tapi betul-betul rumah yang baru dibangun. Kalau rehab itu mungkin Rp 20 juta. Sedangkan yang RLH anggarannya berfariasi antara Rp 60 sampai Rp 70 juta per unit", tandas Parisman.
Adanya perbedaan nilai anggaran RLH di masing-masing daerah ini, terang Parisman dikarenakan jarak dan biaya menuju lokasi dibangunnya RLH. Seperti di wilayah Indragiri Hilir, ucap anggota DPRD Riau berpostur tinggi menjulang tersebut. (fin)
Baca Juga:
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan