Temuan Inspektorat Soal BUMD, DPRD Siak Bentuk Pansus

SIAK, kabarmelayu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakati membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak. Dari 8 Fraksi, sebanyak 6 Fraksi sudah sepakat untuk membentuk Pansus.

Hearing tersebut dipimpin Syamsurizal Budi dari Fraksi Demokrat, dan dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD, Direktur BUMD PT SPS Bob Novitriansyah, Direktur PT SPE Rajiman, Direktur PT KITB Suharto, bagian ekonomi dan bagian hukum Pemkab Siak.

Baca Juga:

• Truk Batu Bara Bikin Jalan di Kuala Cinaku Makin Parah
• Perjuangan Membuahkan Hasil, Perbaikan jalan dan Jembatan di Parit Landang Dilanjutkan ke Parit Tamrak

RDP tersebut berlangsung santai dan berisi. Sejumlah anggota DPRD Siak mempertanyakan terkait perkembangan BUMD Siak yang selama ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mulanya, anggota DPRD Siak pertanyakan terkait perkembangan dan kewenangan terhadap dua BUMD yakni PT SPS dan PT SPE.

Baca Juga:

• Siak Masuk Daerah Terbaik untuk Investasi Versi Fortune Indonesia
• Anggota DPRD Riau Ini Nilai Program MBG Belum Sentuh Maksimal Daerah 3T seperti Inhil

Pertanyaan tersebut seputar perencanaan, pengelolaan hingga pada kewenangan BUMD dalam mengelola core bisnis dibidangnya.

"Kita semua sangat menyayangi Kabupaten Siak, jadi kita ingin para direktur BUMD menjelaskan perkembangan kondisi yang dihadapi BUMD tersebut," ungkap Syamsurizal Budi saat RDP di Ruang Banggar DPRD Siak, Selasa (4/6/2024).

Hal senada juga disampaikan Awaludin, anggota DPRD Siak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia menyinggung soal sejauh mana kewenangan BUMD dalam mengelola dan mengembangkan core bisnis dibidangnya.

"Sejauh mana kewenangan PT SPS dalam mengelola core bisnisnya? dan sampai saat ini bagaimana kebermanfaatannya untuk daerah," tanya Awaludin.

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Siak, Direktur PT SPS menjelaskan bahwa PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri.

"Sesuai dengan aturan, PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri," tanggap Bob dalam RDP tersebut.

Dari jawaban tersebut, Direktur PT SPS kembali dicecar pertanyaan terkait kewenangannya dalam berbagai usaha yang saat ini dilakukan oleh PT SPS.

Dihadapan para legislator, Bob selaku direktur belum bisa menjelaskan secara detail terkait core bisnis yang dilakukan PT SPS saat ini beserta kewenangannnya dikawasan industri tanjung buton.

Atas hal tersebut, 6 dari 7 Fraksi yang hadir sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"Kami dari Fraksi PDI-P mengusulkan dan sepakat untuk membentuk Pansus," tegas Hendri Pangaribuan.

Kemudian disusul sepakat dari Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Fraksi PKP, Fraksi Hanas.

"Fraksi PAN usulkan agar didalami saja internal saja dahulu, kita panggil ulang pihak pihak yang terkait," ungkap Syarif.

RDP dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Disampaikannya, bahwa apa yang hari ini dilakukan untuk Siak berkemajuan ke depannya.

"Semoga ke depannya Siak terus lebih maju lagi," tutup Indra.(inf/Rio)

Truk Batu Bara Bikin Jalan di Kuala Cinaku Makin Parah

Perjuangan Membuahkan Hasil, Perbaikan jalan dan Jembatan di Parit Landang Dilanjutkan ke Parit Tamrak

Siak Masuk Daerah Terbaik untuk Investasi Versi Fortune Indonesia

Anggota DPRD Riau Ini Nilai Program MBG Belum Sentuh Maksimal Daerah 3T seperti Inhil

Perkuat Penyelenggaraan Statistik, Pemkab Siak Dievaluasi oleh Tim BPS Pusat

Temui Wapres Gibran Rakabuming, Bupati Siak Perjuangkan Hak DBH bagi Daerah Penghasil SDA