Abdullah: Tak Ada Tunda Bayar di Era Gubernur Syamsuar

PEKANBARU - Alotnya pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD dalam mengevaluasi realisasi APBD 2024 dan membahas KUA PPAS RAPBD 2025, mengakibatkan dinamika penyelesaian pembahasan semakin menarik untuk disimak.

Abdullah, Sekretaris F_PKS DPRD Riau, salah satu anggota Banggar menyebutkan bahwa pandangan-pandangan tajam dari seluruh anggota banggar dimaklumi dalam rangka membuat penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas.

Saat dicecar media, diakui Abdullah, banyak faktor yang menyebabkan adanya potensi defisit dan tunda bayar di tahun 2024 ini bisa terjadi.

Baca Juga:

• Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan
• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

"Namun kita masih melakukan pendalaman agar itu bisa dihindari," ujarnya Kamis (21/11/2024).

Disinggung tentang kondisi keuangan Pemprov Riau tahun-tahun sebelumnya, dia menjawab itu tidak pernah terjadi.

Baca Juga:

• DPD PKS Inhil Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban, Perkuat Semangat Berbagi untuk Masyarakat
• SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

"Tidak mudah memang. Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini agar jangan sampai terjadi tunda bayar. Setahu saya tunda bayar tak pernah terjadi selama pak Syamsuar jadi gubernur. Karena itu kita minta TAPD dan Pj. Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini. Maka kita berharap agar terus dijaga," tegas politisi asal Pelalawan ini.

Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

DPD PKS Inhil Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban, Perkuat Semangat Berbagi untuk Masyarakat

SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T