Sebagian Wilayah Riau Diprakirakan Hujan, Bengkalis, Dumai dan Rohil Waspada Gelombang
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
TEMBILAHAN, kabarmelayu.com -Dewan akan tetap memperjuangkan kalangan fakir miskin dan tidak mampu pelayanan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adriyanto menegaskan, mereka yang selama ini tidak tercover dan atau yang memiliki Jamkesda tapi belum terintegrasi ke BPJS-PBI harus diperjuangkan agar mereka dapat pelayanan kesehatan tersebut.
"Kami akan tetap perjuangkan mereka ini dapat dicover dan ditanggung pembayaran iuran BPJS-PBI nya oleh Pemkab Inhil," ungkap H Adriyanto kepada wartawan, Sabtu (7/1/17).
Baca Juga:
Menurutnya, dari hasil pertemuan hari Kamis lalu (5/1/17) dengan stake holder terkait terungkap bahwa masih ada puluhan ribu peserta Jamkesda yang belum terintegrasi ke BPJS-PBI, belum termasuk yang memang selama ini tidak terdata dan memperoleh kartu Jamkesda.
"Maka, tanggal 17 Januari mendatang, kami akan gelar hearing dengan stakeholder terkait mengenai Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS-PBI ini," ujarnya.
Baca Juga:
Mereka akan meminta kejelasan dari Pemkab Inhil, apakah semua pemegang kartu Jamkesda atau hanya sebagian sejumlah 127.159 peserta yang sudah diintegrasikan saja yang pelayanan kesehatan ditanggung Pemkab Inhil.
"Mereka yang selama ini memiliki kartu Jamkesda, namun belum terintegrasi atau yang memang belum terdata sebagai penerima Jamkesda, diharapkan saat mendaftar di BPJS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran, pembayaran dari awal ditanggung Pemkab Inhil," tegasnya.
Untuk diketahui, kalau mengacu kuota 127.159 (integrasi Jamkesda ke BPJS-PBI) yang seharusnya 145.000 peserta BPJS-PB hasil sharing Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, maka ada sekira 17.000 masyarakat yang tidak masuk dalam kuota yang sudah ada.
Dinas Sosial Inhil menyatalan, saat ini sedang diusahakan 17.000 masyarakat fakir miskin dan tidak mampu ini akan ditanggung Pemkab Inhil tanpa sharing dengan Pemprov Riau, untuk itu dibutuhkan dana sekira Rp 5,4 miliar. (riauterkini.com)
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Si
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan personel Polri
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (
Hukrim