DPRD Inhil Minta Pelayanan BPJS-PBI Ditanggung Pemkab

TEMBILAHAN, kabarmelayu.com -Dewan akan tetap memperjuangkan kalangan fakir miskin dan tidak mampu pelayanan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adriyanto menegaskan, mereka yang selama ini tidak tercover dan atau yang memiliki Jamkesda tapi belum terintegrasi ke BPJS-PBI harus diperjuangkan agar mereka dapat pelayanan kesehatan tersebut.

"Kami akan tetap perjuangkan mereka ini dapat dicover dan ditanggung pembayaran iuran BPJS-PBI nya oleh Pemkab Inhil," ungkap H Adriyanto kepada wartawan, Sabtu (7/1/17).

Baca Juga:

• Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi
• Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

Menurutnya, dari hasil pertemuan hari Kamis lalu (5/1/17) dengan stake holder terkait terungkap bahwa masih ada puluhan ribu peserta Jamkesda yang belum terintegrasi ke BPJS-PBI, belum termasuk yang memang selama ini tidak terdata dan memperoleh kartu Jamkesda.

"Maka, tanggal 17 Januari mendatang, kami akan gelar hearing dengan stakeholder terkait mengenai Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS-PBI ini," ujarnya.

Baca Juga:

• Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi
• Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Mereka akan meminta kejelasan dari Pemkab Inhil, apakah semua pemegang kartu Jamkesda atau hanya sebagian sejumlah 127.159 peserta yang sudah diintegrasikan saja yang pelayanan kesehatan ditanggung Pemkab Inhil.

"Mereka yang selama ini memiliki kartu Jamkesda, namun belum terintegrasi atau yang memang belum terdata sebagai penerima Jamkesda, diharapkan saat mendaftar di BPJS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran, pembayaran dari awal ditanggung Pemkab Inhil," tegasnya.

Untuk diketahui, kalau mengacu kuota 127.159 (integrasi Jamkesda ke BPJS-PBI) yang seharusnya 145.000 peserta BPJS-PB hasil sharing Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, maka ada sekira 17.000 masyarakat yang tidak masuk dalam kuota yang sudah ada.

Dinas Sosial Inhil menyatalan, saat ini sedang diusahakan 17.000 masyarakat fakir miskin dan tidak mampu ini akan ditanggung Pemkab Inhil tanpa sharing dengan Pemprov Riau, untuk itu dibutuhkan dana sekira Rp 5,4 miliar. (riauterkini.com)

Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi

Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi

Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Kapolsek Kandis Cup 2026 Resmi Ditutup, Ajang Pererat Silaturahmi dan Lahirkan Atlet Berbakat

Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar