DPRD Inhil Apresiasi DPC PPWI, Dorong Perusahaan Lebih Bertanggung Jawab

kabarmelayu.comINHIL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir mengapresiasi inisiatif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir yang mengajukan permohonan kepada DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin 5 Februari 2025. Rapat ini bertujuan membahas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir, Ir. H. Ahmad Junaidi, M. Si menegaskan bahwa langkah DPC PPWI sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL. Regulasi ini mewajibkan perusahaan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

"Kami sangat mengapresiasi langkah DPC PPWI yang aktif mengawal pelaksanaan CSR di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini adalah bentuk kepedulian luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong pelaksanaan regulasi dengan lebih baik," ujar Junaidi.

Junaidi juga mengungkapkan bahwa dari 105 perusahaan yang terdaftar di Indragiri Hilir, hanya 33% yang melaporkan pelaksanaan CSR mereka kepada pemerintah. Menyikapi hal ini, ia meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan surat teguran bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan CSR mereka.

Baca Juga:

• Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI
• Kasus Kriminalisasi Larshen Yunus, Kapolri Lari dari Tanggung Jawab

"Pertama, kami mendorong penerbitan surat teguran satu, dua, dan tiga. Jika tetap tidak diindahkan, maka sanksi tegas harus diberlakukan," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua DPC PPWI Indragiri Hilir, Rosmely, menyampaikan bahwa pengajuan permohonan RDP ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan perusahaan menjalankan kewajiban CSR secara bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan
• Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

"Kami berharap dengan adanya RDP ini, akan ada kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan CSR dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indragiri Hilir. CSR harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas," ujarnya.

Dengan adanya dukungan DPRD, diharapkan implementasi CSR di Indragiri Hilir dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI

Kasus Kriminalisasi Larshen Yunus, Kapolri Lari dari Tanggung Jawab

Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan

Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

Menanti Keadilan di PN Jaksel, Praperadilan Kasus Kriminalisasi Aktivis Lharsen Yunus Dijadwalkan 14 Juli 2026

DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat