Rapat dengan Menteri Desa, Syahrul Aidi Sampaikan Pertanyaan Tentang Koperasi Desa Merah Putih

kabarmelayu.comJAKARTA - Pemerintah pusat berencana membuat Koperasi Merah Putih sebagai wadah pembangunan ekonomi tingkat desa. Program ini masih jadi pertanyaan bagi banyak pihak terutama para kepala desa sebagai pelaksana program ini nantinya.

Pertanyaan dan masukan dari para kepala desa ini langsung disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dr. Syahrul Aidi Maazat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Desa pada Kamis (13/3/2025) di senayan.

Syahrul Aidi mengakui bahwa setelah Koperasi Desa Merah Putih ini diluncurkan oleh pemerintah, banyak pertanyaaan dari kepala desa. Banyak Kades khawatir terjadi tumpang tindih program dan mengurangi fungsi kelembagaan lainnya.

Baca Juga:

• Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama
• Ketua BKSAP DPR: IMYF 2026 Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia Hadapi Tantangan Global

"Kita sudah tau bahwa di desa sudah ada KUD, apa statusnya itunya nanti. Kemudian ada juga Bumdes. Seperti apa statusnya. Kita menyarankan Koperasi baru ini polanya tidak menganggu eksistensi Bumdes dan KUD yang sudah ada." kata Syahrul Aidi.

Dia juga menegaskan agar keberadaan Koperasi Merah Putih ini jangan sampai membunuh KUD dan Bumdes yang sudah ada. Jangan sampai koperasi ini juga membunuh usaha rakyat.

Baca Juga:

• Hendry Munief Dorong Penguatan Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau
• Kepala Daerah Didorong Maksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau untuk Akses APBN

"Kita juga diskusi dengan kades, katanya koperasi ini akan membuat gudang sembako. Sementara nanti ada usaha rakyat yang berjualan sembako. Jangan sampai usaha rakyat terganggu," tambahnya.

Dia juga mempertanyakan sumber dana Koperasi Merah Putih ini dari Dana Desa. Dana desa ini menurutnya untuk membangun otonomi desa.

"Kualifikasi desa ini macam-macam, maka tidak bisa kita ratakan dalam satu program. Jika koperasi ini jadi, jangan sampai program sama untuk semua desa. Ini tentu mengurangi fungsi dana desa sebagai instrumen khusus otonomi desa nantinya." katanya.

Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama

Ketua BKSAP DPR: IMYF 2026 Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia Hadapi Tantangan Global

Hendry Munief Dorong Penguatan Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau

Kepala Daerah Didorong Maksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau untuk Akses APBN

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan