Anggota DPR Fraksi PKS Hendry Munief Minta Pemerintah Sikapi Kebijakan Dagang Trump, Khususnya yang Pro UMKM

kabarmelayu.comJAKARTA - Resiprokal Ekonomi pemerintah Amerika Serikat (AS) membuat berbagai negara harus mengambil kebijakan strategis. Hal itu juga harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA. Dia menyebut implikasi kebijakan AS itu bakal berpengaruh kepada Indonesia.

"Kita minta pemerintah berhati-hati dengan kebijakan nekat Donald Trump ini. Kebijakan bakal menyentuh semua sektor ekonomi. Pasar dagang, fiskal, dan lainnya. Salah satu yang harus dijaga oleh pemerintah adalah menjaga ekosistem sektor UMKM agar tetap bertahan." tegasnya saat dihubungi pada Sabtu (5/4/2025) jelang siang.

Dia menyebut, memang Donald Trump sedang membendung tekanan ekonomi dari negara seperti Tiongkok. Namun walau Tiongkok yang ditekan, Indonesia bakal terkena imbasnya.

Baca Juga:

• Empat Perusahaan PMA Jadi Tersangka Karhutla, Anggota Komisi I DPR Dorong Pengawasan Investasi
• Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Tifatul Sembiring Desak Kapolda Jawa Tengah Dicopot!

"AS dan Tiongkok adalah dua tujuan ekspor kita. Tiongkok akan mengoreksi kebijakan ekonominya. Otomatis juga berpengaruh ekspor komoditas kita kesana. Kedua negara ini otomatis menahan laju ekspor kita," ujarnya.

Untuk menjaga perdagangan Indonesia, khususnya sektor UMKM, Hendry Munief menyarankan dalam jangka pendek Indonesia memperkuat perdagangan dalam negeri sembari mencari kemitraan dagang baru di luar AS dan Tiongkok.

Baca Juga:

• IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki
• Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

"Pemerintah dapat meningkatkan kebijakan pro UMKM dengan memberikan stimulus bantuan lunak, keringanan perpajakan, pemberian subsidi kepada faktor utama dan pendukung UMKM." tambah Ketua Forum Pengusaha Peniaga Tanah Melayu (P2TM) ini.

Anggota DPR asal Riau ini juga menyarankan pemerintah memberikan penyesuaian pengenaan tarif impor, pembatasan kuota, pelarangan impor barang tertentu.

"Kebijakan pemerintah ini bakal jadi faktor penting pro UMKM kita. Selama ini UMKM selalu jadi penyelamat ekonomi nasional. Namun karena perlambatan ekonomi semenjak Covid-19 melanda, dikhawatirkan pengusaha UMKM tidak dapat menahannya." harapnya.

Dia menilai kebijakan pro UMKM ini bakal jadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk UMKM hingga ditargetkan dapat bersaing di perdagangan internasional.

Empat Perusahaan PMA Jadi Tersangka Karhutla, Anggota Komisi I DPR Dorong Pengawasan Investasi

Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Tifatul Sembiring Desak Kapolda Jawa Tengah Dicopot!

IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki

Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina